PM Inggris Ingin Negaranya Kembali Bergabung dengan Uni Eropa
- PM Inggris Andy Burnham berharap Inggris kelak kembali bergabung dengan Uni Eropa, sambil menyerukan evaluasi jujur Brexit dan menegaskan tidak ada pengajuan keanggotaan baru pada parlemen ini.
- Burnham menilai Brexit tidak memenuhi janji kemakmuran, kedaulatan, dan pengendalian imigrasi; ia mengaitkan lemahnya pengawasan perbatasan dengan hilangnya aturan pemulangan dalam Perjanjian Dublin.
- Inggris menyiapkan KTT bilateral Uni Eropa di Brussel pada 20 November untuk kerja sama regulasi pangan dan penanganan imigrasi, tanpa kembali ke pasar tunggal atau serikat kepabeanan.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, berharap negaranya dapat bergabung kembali dengan Uni Eropa pada masa mendatang. Ia menyerukan evaluasi jujur atas dampak Brexit, meski memastikan pemerintahannya tidak akan mengajukan permohonan keanggotaan baru selama periode parlemen saat ini.
Upaya menata ulang hubungan bilateral dengan Brussel telah menjadi prioritas utama Burnham sejak menjabat tiga bulan lalu. Sikap tersebut mempertegas arah kebijakannya yang membuka wacana integrasi sekaligus menjanjikan rincian opsi kemitraan baru pada akhir tahun.
1. Kritik terhadap dampak Brexit pada kendali perbatasan
Ilustrasi Brexit. (Pixabay.com/Tumisu) Dalam wawancara pada program Good Morning Britain di stasiun televisi ITV, Burnham melontarkan kritik terhadap hasil referendum 2016. Ia menilai janji kemakmuran dan kedaulatan yang pernah digelorakan tidak terbukti di lapangan, terutama dalam pengelolaan batas wilayah negara.
"Situasinya tidak berjalan sesuai harapan masyarakat dulu, terutama terkait isu imigrasi. Menurut saya, pengawasan perbatasan kita justru jauh lebih lemah saat ini," ujar Burnham, dilansir The Edge Malaysia.
Burnham memaparkan bahwa lonjakan imigran yang melintasi Selat Dover dengan perahu kecil berkaitan erat dengan hilangnya aturan pemulangan imigran tanpa izin yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Dublin. Akibatnya, para pendatang kini cenderung menetap permanen. Burnham pun menegaskan pentingnya membuka dialog guna membenahi kesepakatan dagang dan keimigrasian demi kepentingan nasional.
2. Komitmen pemerintah untuk menghormati kehendak publik
Ilustrasi Brexit. (Pixabay.com/stux) Kendati kembali membuka perdebatan terkait relasi dengan Eropa, Burnham menolak mengambil langkah sepihak tanpa persetujuan masyarakat. Pemerintahannya berkomitmen menjalankan manifesto Partai Buruh dan menyerahkan sepenuhnya keputusan penggabungan kembali kepada rakyat.
"Saya pribadi ingin melihat hal itu terwujud, tetapi saya tidak akan mendahului kehendak masyarakat atau memaksakan pandangan pribadi," tegas Burnham.
Selain itu, Burnham menepis kabar mengenai percepatan pemilu di tengah naiknya elektabilitas partai. Wakil Juru Bicara Kantor Perdana Menteri Downing Street, Cat Simmons, menegaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memfokuskan perhatian pada pematangan substansi kebijakan ketimbang langkah prosedural seperti referendum pasar tunggal.
3. Rencana kerja sama praktis jelang KTT di Brussel
Ilustrasi Brexit. (Pixabay.com/Tumisu) Pemerintahan Burnham kini mematangkan persiapan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bilateral Inggris-Uni Eropa di Brussel pada 20 November. Dalam agenda tersebut, Burnham dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemimpin kawasan, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
KTT ini ditujukan untuk menyepakati sejumlah kerja sama teknis tanpa melanggar janji politik Inggris untuk tetap berada di luar pasar tunggal dan serikat kepabeanan. Fokus pembahasan meliputi penyelarasan regulasi bagi petani serta industri makanan Inggris, sekaligus pemulihan sistem penanganan imigrasi terpadu.
Pendekatan bertahap ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek melalui kerja sama praktis. Sementara itu, opsi keanggotaan penuh di Uni Eropa diposisikan sebagai visi jangka panjang yang bergantung pada kesiapan masyarakat di masa depan.
