KSPI Akan Gugat UMP DKI 2026 ke PTUN Minggu Depan

Meski menempuh jalur hukum, Said menegaskan, KSPI masih membuka ruang dialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut, komunikasi informal akan dilakukan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam waktu dekat.

“Untuk DKI Jakarta, kami masih membuka ruang dialog. KSPI DKI Jakarta akan membangun dialog informal dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, untuk membahas kemungkinan revisi UMP dan penetapan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) sesuai tuntutan buruh,” kata Said.

Said kembali menegaskan, sikap buruh DKI Jakarta terkait UMP 2026 tidak berubah. Buruh meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP menjadi 100 persen KHL atau sekitar Rp5,89 juta guna memulihkan daya beli buruh yang terus tergerus.

“Upah buruh Jakarta hari ini ironis. Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit justru upahnya lebih rendah dibandingkan buruh di Bekasi dan Karawang. Ini tidak boleh dibiarkan terus,” ujar Said.

Apabila Pemprov DKI Jakarta belum mampu menetapkan UMP sebesar 100 persen KHL, Said menyebut, KSPI meminta revisi dilakukan menggunakan indeks tertentu 0,9 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, agar nilai UMP mendekati 100 persen KHL dan tetap berada dalam koridor hukum.

Selain itu, buruh juga berharap Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan berbasis 100 persen KHL dengan tambahan sekitar 5 persen di atas KHL, serta ditetapkan paling lambat 7 Januari 2026.