Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Lahan SDN Jagakarsa Jadi Aset DKI

Devid mengatakan pihaknya ingin memastikan dari mana dasar pemerintah daerah mencatat lahan tersebut sebagai aset. Sebab, pihak keluarga Murtadih masih memegang dokumen girik yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Ia mengatakan informasi tersebut diperlukan untuk menelusuri apakah lahan itu pernah dialihkan melalui transaksi atau proses hukum tertentu sebelum akhirnya tercatat sebagai aset daerah.

“Apakah dari pihak lain yang sudah menjual sehingga akhirnya terbit nomor barang mungkin di BPAD atau memang dianggap bahwa ya sudah DKI mengambil alih aja seperti itu. Kita enggak tahu proses itu,” ujar Devid.

Menurut Devid, persoalan tersebut menjadi penting karena terdapat putusan pengadilan sebelumnya yang menyebut lahan tersebut dianggap terbengkalai. Pihaknya membantah anggapan tersebut karena keluarga Murtadih mengaku baru mengetahui keberadaan lahan tersebut setelah adanya informasi dari pihak sekolah pada 2018.

“Kalau terbengkalai itu kan barangnya diketahui ada tapi dicuekin gitu, itu terbengkalai. Nah ini kan Pemohon baru tahu barangnya masih ada,” katanya.

Menurut Devid, keluarga Murtadih baru mengetahui persoalan lahan tersebut pada 2018. Karena itu, pihaknya kini ingin menelusuri bagaimana lahan yang menurut keluarga masih tercatat dalam girik tersebut kemudian dapat tercatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.

“Pemohon sendiri berharap bahwa ini bisa dibuktikan nanti di peninjauan kembali, sehingga perlu diungkap dari mana asal barang ini didapatkan oleh Pemda DKI,” ujarnya.

Devid mengatakan, pihaknya juga membutuhkan informasi yang berada di Kelurahan Jagakarsa, termasuk data dalam buku Letter C. Informasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui proses peralihan lahan.

“Sehingga perlu itu dilihat dari mana peralihannya Pemda DKI sehingga akhirnya kok bisa ke atas girik atas nama Murtadih ini diperoleh oleh Pemda DKI,” kata dia.