Jakarta, IDN Times - Tim Kuasa Hukum Febrie Adriansyah menilai saksi Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho telah memberikan kesaksian palsu saat dihadirkan dalam persidangan dugaan pencucian uang dan pemerasan yang menjerat Febrie.
Oleh karena itu, mereka akan menyurati Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka meminta LPSK mencabut perlindungan kepada Ferry karena pelaku utama.
"Kami akan menyampaikan surat kedua pada LPSK besok. Suratnya sudah selesai, besok akan diantar ke LPSK yang intinya meminta LPSK mencabut keputusan sebelumnya," ujar Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah, di Pengadilan Tipikor, Senin (9/11/2026).
Febri mengatakan, ini merupakan permohonan kedua kepada LPSK. Kali ini, pihaknya menilai Ferry telah memberikan keterangan palsu selama proses persidangan perkara yang menjerat kliennya.
"Dasar hukumnya di KUHAP itu wajib, saksi itu wajib memberikan keterangan yang benar dan jujur. Pelindungan hanya bisa diberikan terhadap saksi atau pihak yang dilindungi, yang memberikan keterangan dengan itikad baik," kata Febri.
Kubu Febrie Adriansyah akan melampirkan ratusan halaman transkrip keterangan Ferry selama persidangan. Dokumen itu juga disusun dalam bentuk matriks yang membandingkan keterangan Ferry dengan kesaksian pihak lain serta fakta yang terungkap di persidangan.
"Ada ratusan halaman yang kami lampirkan, itu kami buatkan matriksnya, mana fakta berdasarkan keterangan A, mana fakta berdasarkan keterangan B, bagaimana kronologisnya dan hal lain yang kami ungkap sebagai kejanggalan di sana yang mengarah pada patut diduga Ferry Yanto Hongkiriwang memberikan keterangan palsu," kata dia.
Febrie Adriansyah didakwa bersama-sama Advokat Don Ritto dan pengusaha Nurman Herin memeras pengusaha Rp55 miliar serta menerima Rp350 miliar.
Febrie didakwa meminta uang sebesar 5 juta Dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari saksi perkara Jiwasraya, Tan Kian. Ia disebut menekan Tan Kian, melalui perantaraan Ferry Yanto Hongkiriwang, agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.
Selain itu, Febrie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp354,62 miliar yang terdiri dari Rp346,74 Miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp7,88 miliar (kurs Rp17.880 per dolar AS).
Pencucian uang diduga dilakukan Febrie saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2019–2021 maupun selaku Jampidsus pada Kejagung periode 2021–2026.
Febrie terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 607 Ayat 1 huruf a atau Pasal 607 Ayat 1 huruf b juncto Pasal 20 huruf c Jo Pasal 127 Ayat 1 KUHP Nasional Jo Pasal II Ayat 8 Lampiran I angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.