Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Dalam permohonannya, para pemohon menilai Pasal 136 Ayat 1 KUHAP memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik tanpa disertai batasan yang memadai. Aturan tersebut tidak mengatur jenis tindak pidana yang memungkinkan dilakukannya penyadapan, ambang batas bukti, kewajiban memperoleh izin pengadilan, maupun jangka waktu penyadapan.
Pasal 136 Ayat 1 KUHAP berbunyi, "Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan."
Para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28F, Pasal 28G Ayat 1, dan Pasal 28J Ayat 2.
Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP, penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia, antara lain dengan mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.
Menurut para pemohon, penyadapan terhadap satu nomor telepon juga berpotensi menangkap komunikasi orang lain yang terhubung dengan nomor tersebut. Dengan demikian, seseorang yang bukan tersangka bisa ikut tersadap hanya karena menelepon atau menerima telepon dari orang yang sedang menjadi sasaran penyadapan.
Masalahnya, kata pemohon, orang yang komunikasinya ikut tersadap tidak memiliki cara untuk mengetahui hal tersebut. Sebab, penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan penyidik memberi pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terdampak.
"Kerugian bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya," kata Christian Adrianus saat membacakan pokok-pokok permohonan.