Kuliah Umum di NIU AS, JK Kritik Demokrasi Liberal hingga Pemilu di Indonesia
Jusuf Kalla menilai sistem sentralistik sebelum reformasi membatasi inisiatif daerah, memicu tuntutan kewenangan lebih besar, lalu mendorong lahirnya otonomi daerah.
Dalam kuliah di Northern Illinois University, JK mengkritik demokrasi pascareformasi karena popularitas dan kekuatan finansial kerap mengungguli kompetensi serta kualitas kepemimpinan.
JK menekankan demokrasi harus menghasilkan pemimpin berkapasitas, berintegritas, dan mampu memerintah, sementara keterbatasan pendidikan serta tekanan ekonomi meningkatkan kerentanan terhadap politik uang.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah dan tantangan demokrasi Indonesia dalam kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Selasa (13/10/2026) pukul 12.00 hingga 13.45 siang waktu setempat.
Dalam kuliahnya, ia menyoroti proses pemilihan umum di Indonesia ketika popularitas dan kemampuan finansial lebih menentukan dibandingkan kompetensi serta kualitas kepemimpinan.
"Demokrasi liberal pasca-reformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai. Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan. Akibatnya, kandidat yang paling agresif mempromosikan diri atau membagikan uang berpotensi meraih keuntungan elektoral," tegasnya.
Kuliah umum ini bertajuk “Power Closer to the People: The Impact and Consequences of Regional Autonomy in Indonesia” atau Mendekatkan Kekuasaan kepada Rakyat: Dampak dan Konsekuensi Otonomi Daerah di Indonesia ini dihadiri oleh 65 orang mahasiswa program magister (S-2) yang berasal dari berbagai negara.
1. JK jelaskan dampak sistem pemerintahan yang sangat sentralistik di Indonesia
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, AS, Selasa (13/10/2026). (Dok.Istimewa) Dalam kesempatan tersebut, JK memaparkan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum era reformasi yang sangat sentralistik. Berbagai keputusan penting ditentukan dari Jakarta, sementara pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan potensi wilayahnya. Hal ini menyebabkan, daerah cenderung menunggu petunjuk dan perintah dari pemerintah pusat.
JK menyebut, dengan adanya ketimpangan kewenangan menjadi bagian dari persoalan yang memicu berbagai protes di daerah, yang antara lain menuntut pengakuan dan pemberdayaan daerah.
“Sebelum reformasi, Indonesia adalah negara yang sangat sentralistik. Hampir semua keputusan ditentukan dari Jakarta, sementara daerah tidak memiliki cukup ruang untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan potensinya sendiri. Akibatnya, daerah hanya menunggu petunjuk dan perintah dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah protes dan menuntut kewenangan lebih besar,” ujarnya.
JK menilai, salah satu hasil penting reformasi adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini diharapkan membuat pemerintah daerah lebih leluasa mengambil keputusan, mengembangkan potensi lokal, dan merespons kebutuhan masyarakatnya.
2. JK mengkritisi demokrasi liberal pascareformasi di Indonesia
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, AS, Selasa (13/10/2026). (Dok.Istimewa) Pada kelas internasional ini, JK juga mengkritisi praktik demokrasi liberal setelah reformasi di Indonesia. Ia berpandangan dengan terbukanya kompetisi politik mendorong banyak orang berlomba menduduki jabatan publik, mulai dari bupati, walikota, dan gubernur hingga anggota legislatif, yang belum tentu berbanding lurus dengan pengalaman dan kapasitas yang memadai.
Di samping itu, JK menyoroti persoalan dalam proses pemilihan ketika popularitas dan kemampuan finansial lebih menentukan dibandingkan kompetensi serta kualitas kepemimpinan.
Oleh karena itu, dalam proses pemilihan, kandidat yang paling gencar mempromosikan diri atau memiliki kemampuan membagikan uang berpotensi memperoleh keuntungan elektoral.
3. Demokrasi butuh pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan pemerintahan
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, AS, Selasa (13/10/2026). (Dok.Istimewa) Selain itu, JK turut memaparkan persoalan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterbatasan pendidikan dan tekanan ekonomi, dapat membuat sebagian pemilih lebih rentan terhadap politik uang dan kurang leluasa mempertimbangkan pilihan secara matang.
JK menyampaikan, tantangan demokrasi bukan semata-mata membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, akan tetapi juga memastikan bahwa proses politik mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan pemerintahan.
4. Kelanjutan rangkaian kuliah umum Vice President Kalla Lecture Series di NIU
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, AS, Selasa (13/10/2026). (Dok.Istimewa) Ke depan, JK dijadwalkan akan menyambung diskusi pada perkuliahan ini sebagai rangkaian Vice President Kalla Lecture Series di NIU pada Kamis, 15 Oktober 2026. Nantinya, ia akan menyampaikan kuliah umum bertajuk “Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in Its Politics—and Why?” atau Indonesia di Persimpangan Jalan: Apa yang Berubah dalam Politik Indonesia dan Mengapa?
Kelas internasional ini akan mendiskusikan perubahan politik Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi arah perkembangannya. Tema ini melanjutkan pembahasan mengenai otonomi daerah dan demokrasi dengan melihat tantangan politik Indonesia melalui kaca mata yang lebih luas.
Dengan adanya rangkaian kuliah ini, pengalaman Indonesia pascareformasi menjadi bahan diskusi akademik bagi mahasiswa internasional, untuk memahami hubungan antara desentralisasi, kualitas demokrasi, kapasitas kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.
