Jakarta. IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Tito berdialog dengan para pengungsi di tiga desa, yakni Lubuk Sidup, Tanjung Gelumpang, dan Sekumur. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
Tito mengungkapkan, jumlah pengungsi telah menurun drastis dibandingkan kondisi awal pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. Dari sekitar 2,1 juta jiwa yang sempat mengungsi, kini jumlahnya semakin berkurang.
“Yang pemerintah sampaikan adalah (pengungsi yang sudah tidak tinggal di tenda) mendekati 100 persen. Kenapa? Kita hitung lebih kurang sekira-kira katakanlah 300 KK lebih kurang misalnya 1.000 pengungsi, dibanding dengan awalnya 2,1 juta jiwa, itu sudah 99 persen lebih (yang tidak lagi di tenda),” ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Dia menegaskan, meskipun jumlahnya relatif sedikit, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh terhadap para pengungsi yang tersisa, khususnya di Aceh Tamiang dan Bireuen. Bagi pengungsi di Bireuen, pemerintah tengah membangun hunian tetap (huntap).
"Kemudian yang masuk ke daerah Sekerak ini, yang desa-desa saya sebutkan tadi, saya mau lihat satu per satu, dan kemudian bagaimana penyelesaiannya," ujar dia.
Dalam peninjauan tersebut, Tito melihat langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah desa, termasuk Sekumur. Dia optimistis pembangunan huntara bagi warga dapat segera rampung dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan cuaca mendukung, sehingga akhir minggu depan mudah-mudahan semua yang (huntara) in-situ, yang di tanah masing-masing ini bisa dibangun oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ujar Tito.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak, seperti bantuan lauk-pauk, perabot rumah tangga, hingga stimulan ekonomi.
Tito juga menyoroti kebutuhan dasar lainnya, seperti penyediaan air bersih yang akan dipenuhi melalui pembangunan sumur bor oleh BNPB dan Satgas PRR. Langkah ini dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang berharap adanya bantuan sumber air bersih.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) secara terpusat sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan relokasi dari kawasan rawan bencana.
“Tadi saya sudah dengar langsung dari masyarakat, juga dari pak kepala desa, karena daerahnya daerah rawan di pinggir sungai, maka masyarakat menghendaki agar dibangunkan hunian tetap, dalam bentuk kompleks,” ujar Tito.