Dana Rencana Induk Perbaikan Pascabencana Aceh-Sumatra Rp130 Triliun
- Tito Karnavian umumkan Rencana Induk perbaikan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat senilai sekitar Rp130 triliun untuk dilaksanakan dalam tiga tahun.
- Anggaran digunakan membangun sekolah, jembatan, jalan, sungai, rumah ibadah, hunian tetap, dan fasilitas umum; berbagai kementerian mengajukan alokasi sesuai bidang masing-masing.
- Pemerintah menargetkan pembangunan 37 ribu hunian tetap bagi warga terdampak sambil menunggu data penerima dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sumatra, Tito Karnavian, menyampaikan Rencana Induk (Renduk) perbaikan pascabencana di daerah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Renduk tersebut sebesar Rp130 triliun.
"Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan 3 provinsi ini dalam waktu 3 tahun itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp130 triliun lebih kurang," ujar Tito di kantor KSP, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
1. Rp130 triliun bukan angka fix
Meski demikian, kata Tito, angka Rp130 triliun itu masih belum final. Sehingga, masih bisa berubah.
"Tapi ini gak saya katakan angka fix karena mungkin ada double," kata dia.
Mantan Kapolri itu menyampaikan, pemerintah masih merumuskan Renduk tersebut hingga 31 Maret 2026.
2. Kementerian/lembaga ajukan anggaran
Tito mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sekolah, jembatan, jalan, perbaikan aliran sungai, tempat ibadah, hunian tetap hingga fasilitas umum permanen. Anggaran untuk membangun fasilitas tersebut diajukan kementerian/lembaga terkait.
"Menteri PU saja mengajukan kurang lebih Rp70 Triliun untuk (perbaikan) sungai, (pembangunan) jembatan permanen, jalan permanen, membangun sarana ibadah permanen, fasum permanen itu Rp 72 Triliun kalo ga salah di bagi 3 tahun, artinya Rp 20 an triliun per tahun," ucap Tito.
"Kemudian mendikdasmen mengajukan sekolah tadi 4.000 sekian, kemudian rumah ibadah, ponses dari Kemenag, dari persawahan saya dapat informasi lebih kurang Rp3 Triliun yang mau diajukan ke menteri pertanian, KKP juga mengajukan," sambungnya.
3. Pemerintah kejar pembangunan hunian tetap
Lebih lanjut, Tito mengatakan, pemerintah mengejar pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak bencana. Total, pemerintah akan membangun 37 ribu hunian tetap.
Tito mengatakan, pemerintah pusat menunggu data dari pemerintah daerah terkait siapa saja yang berhak menerima hunian tetap. Sebab, ada tiga kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan hunian.
"Oleh karena itu saya kejar-kejar agar secepat mungkin (data dari Pemda). Makanya forum ini saya manfaatkan, untuk ngejar kepala daerah yang belum, setahu saya yang sudah Bireun, Pidie Jaya sudah serahkan dengan kelompok seperti tadi bukan gelondongan. Kelompok yang di situ mau bangun sendiri dia bangun sendiri," ujar Tito.
