Jakarta, IDN Times - Juru bicara Komisi Yudisial (KY), Miko Ginting, menanggapi terkat polemik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) atas gugatan Partai Prima. Menurutnya, KY bisa saja bertindak jika PN Jakpus terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam kasus itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pihak tergugat. Kemudian PN Jakpus yang dalam salah satu amarnya menghukum KPU sebagai tergugat untuk menunda tahapan Pemilu 2024.