Langit Jakarta Butek, KPBB Nilai Pemprov Tak Serius Atasi Polusi Udara

Dia mencontohkan kasus anak yang didiagnosis mengalami sakit flek paru-paru. Menurutnya, sulit membuktikan secara instan bahwa penyakit tersebut secara langsung disebabkan oleh paparan udara kotor.

Kondisi itu, lanjut Ahmad, membuka ruang bagi industri maupun sektor terkait untuk berdalih bahwa polusi bukan berasal dari aktivitas mereka karena minimnya bukti konkret di lapangan.

"Mengetahui sumber polusi secara pasti memang sulit kecuali ada investigasi serius dan pengukuran yang konsisten, yang seharusnya dimulai dari sistem emission inventory," katanya.

Ahmad menilai sejak 2010 hingga sekarang belum ada langkah yang benar-benar serius untuk mengendalikan pencemaran udara. Pemerintah, menurutnya, cenderung lebih mengutamakan pembangunan fisik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Ahmad menyoroti kondisi partikulat halus atau PM2.5 di Jakarta. Dia menyebut kadar PM2.5 pada periode 2006-2009 sempat berada di level 18-19 mikrogram per meter kubik. Sementara sejak 2011 hingga sekarang, rata-rata kadar PM2.5 disebut berada di atas 45 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut jauh di atas standar nasional yang disebut sebesar 15 mikrogram per meter kubik.

"Artinya, tingkat pencemaran kita sudah mencapai tiga kali lipat dari standar nasional, yang menunjukkan bahwa kondisi udara sudah sangat buruk," katanya.

Dia menjelaskan langit Jakarta yang terlihat keruh atau "butek" juga dapat dipengaruhi tingginya konsentrasi polutan di atmosfer. Polutan tersebut berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari emisi kendaraan, industri, aktivitas memasak, hingga pembangkit listrik.

Ahmad menilai Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan pencemaran udara saat ini. Sebab, kondisi ekonomi, mobilitas masyarakat, pertumbuhan industri, teknologi, dan gaya hidup telah berkembang pesat sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Kondisi ini terjadi karena regulasi yang ada sudah tidak lagi relevan. Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman," ujarnya.

Untuk itu, Dia mengatakan masyarakat sipil telah mengusulkan revisi perda tersebut sejak 2010. Namun, hingga kini aturan itu belum pernah ditinjau ulang maupun direvisi.

Ahmad menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebelumnya telah menyetujui usulan revisi dan mengajukannya kepada DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Namun, usulan tersebut tidak menjadi prioritas DPRD DKI Jakarta.

"Kami menilai para anggota dewan saat itu belum memiliki kemauan politik (political willingness) untuk menaruh isu pencemaran udara sebagai masalah sentral di Jakarta, atau dengan kata lain, belum menaruh perhatian serius pada dampak kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh polusi," katanya.