PSI Dukung Rencana Prabowo Izinkan Kewarganegaraan Ganda Secara Terbatas
- PSI mendukung kebijakan kewarganegaraan ganda yang selektif dan terbatas bagi talenta Indonesia di luar negeri.
- Cheryl Tanzil menilai gagasan tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia dan menjaga ikatan dengan diaspora.
- PSI meminta pelaksanaan yang hati-hati, transparan, dengan pengawasan jelas, serta berharap mencakup anak pasangan beda warga negara.
Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengizinkan kewarganegaraan ganda secara selektif dan terbatas bagi talenta Indonesia di luar negeri. Ketua DPP PSI Bidang Hubungan Luar Negeri, Cheryl Tanzil menilai, kebijakan ini sebagai langkah progresif.
“Gagasan ini merupakan langkah progresif dan menunjukkan kedewasaan pemerintah dalam melihat kewarganegaraan tidak semata-mata dalam kerangka administratif, tetapi juga bagian dari strategi mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
1. Berpotensi besar untuk memberikan kontribusi
Ilustrasi paspor (IDN Times/Dhiya Awlia Azzahra) Cheryl menyebut, di tengah persaingan global untuk mendapatkan talenta terbaik, Indonesia perlu memiliki kebijakan yang mampu mempertahankan ikatan dengan kaum diaspora yang memiliki keahlian, pengalaman, dan prestasi di tingkat internasional.
“Banyak warga negara Indonesia yang belajar, bekerja, atau berkarier di luar negeri dan berpotensi besar untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan tanah air,” ujar dia.
Oleh sebab itu, prinsip talenta Indonesia tidak seharusnya dipaksa memilih antara kesempatan berkembang secara global dan ikatan dengan Indonesia patut mendapat apresiasi.
2. Pelaksanaan dilakukan secara hati-hati, selektif, dan transparan
ilustrasi paspor (IDN Times/Ita Malau) Namun, Cheryl mengingatkan agar pelaksanaan kewarganegaraan ganda ini dilakukan secara hati-hati, selektif, dan transparan. Ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan.
“Tentu, pelaksanaannya harus dirancang secara hati-hati, selektif, dan transparan. Kriteria penerima, bidang keahlian yang diprioritaskan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengawasan perlu diatur dengan jelas agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional,” ujar Cheryl.
3. Diharapkan kewarganegaraan ganda juga untuk anak-anak pasangan beda warga negara
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Lebih lanjut, PSI berharap kewarganegaraan ganda ini juga bisa dimiliki anak-anak pasangan beda warga negara. Sebab, anak-anak tersebut tidak semestinya kehilangan hak memiliki ikatan kewarganegaraan dengan kedua orang tuanya hanya karena aturan kewarganegaraan.
“Anak-anak tersebut tidak semestinya kehilangan hak untuk memiliki ikatan kewarganegaraan dengan kedua orang tuanya hanya karena aturan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ganda menyediakan pilihan pendidikan yang lebih luas, termasuk kemungkinan memperoleh hak atau fasilitas yang diperuntukkan bagi warga negara bersangkutan,” imbuh Cheryl.
Sebelumnya, Prabowo mengusulkan penetapan kewarganegaraan ganda bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan Indonesia. Salah satunya, dia menyinggung pesepak bola. Dalam pidato mengenai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkapkan, Indonesia memiliki jutaan diaspora. Semuanya memiliki talenta yang dibutuhkan tanah air.
"Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia," ujar Prabowo.
Sayangnya, para talenta ini akhirnya mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri. Belum lagi, mereka terbentur aturan kewarganegaraan tunggal.
"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa, dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, kebijakan dwi kewarganegaraan ini akan dirancang secara selektif dan terukur. Tentunya akan ada uji integritas juga untuk kebijakan ini.
"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," ujar Prabowo.
