Legal Lippo Cikarang Diperiksa KPK soal Pembelian Rumah Bupati Bekasi
- KPK memeriksa Ruri, Legal Lippo Cikarang, sebagai saksi terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam kasus suap proyek di Pemkab Bekasi.
- Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang dan pihak swasta Sarjan ditetapkan tersangka setelah tertangkap tangan KPK pada Desember 2025.
- Ade diduga menerima Rp14,2 miliar dari berbagai pihak melalui perantara ayahnya dan Sarjan, dengan pasal sangkaan mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta, IDN Times - Legal Lippo Cikarang bernama Ruri diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
"Pada hari Selasa (31/3/2026), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi RR Legal Lippo Cikarang, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/4/2026).
1. Ade Kuswara diduga beli satu unit rumah
Budi mengatakan, penyidik KPK mendalami dugaan pembelian rumah yang dilakukan Ade di Lippo Cikarang. Hal ini dilakukan untuk pembuktian dugaan korupsi yang dilakukan Ade.
"Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung KPK Merah Putih tersebut, Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pembelian aset dalam bentuk rumah oleh Tersangka ADK," kata Budi.
2. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan kena OTT KPK
Ade Kuswara terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (18/12/2025). Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan tiga tersangka.
Mereka adalah Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi, H.M Kunang yang merupakan Kepala Desa Sukadami sekaligus ayah Ade Kuswara, serta pihak swasta bernama Sarjan.
3. Ade Kuswara diduga terima Rp14,2 miliar
Ade diduga menerima uang Rp14,2 miliar dari berbagai pihak. Ayahnya berperan sebagai perantara sebagian uang korupsinya, sedangkan Sarjan diduga memberikan Rp9,5 miliar kepada Ade.
Atas perbuatannya, ADK bersama-sama HMK selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.
