Legislator PDIP Desak Kapolri Usut Bos dan Penerima Hasil Sadapan Listyo

12 Nov 2026, 10:36 WIB2 min read

Tino Satrio

News

Channel

Add Us on Google

Pimpinan DPR RI menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Anggota Komisi III DPR dari PDIP, Safaruddin, mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto menindak tegas kasus dugaan penyadapan ilegal oleh gerbong Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat di DPR pada 12 November 2026, Safaruddin menilai sasaran penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat kasus ini masuk kategori upaya makar.
Safaruddin meminta Polri mengungkap pihak pemberi perintah dan penerima manfaat sadapan, serta menelusuri sumber dana operasional melalui koordinasi dengan PPATK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Safaruddin mendesak Kapolri mengusut tuntas penyadapan ilegal yang dikaitkannya dengan gerbong Listyo Sigit Prabowo, termasuk pihak yang memerintahkan, penerima hasil sadapan, serta sumber pendanaannya.
Who?
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin menyampaikan desakan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Listyo Sigit Prabowo dan pihak yang diduga menerima manfaat sadapan turut disebut.
Where?
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Rapat dan penyampaian desakan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Why?
Safaruddin menilai sasaran utama penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto dan menyebut kasus itu sebagai kategori upaya makar. Ia meminta penerima manfaat serta aliran dana diungkap.
How?
Safaruddin meminta Polri mengungkap penerima sadapan dan menjadikannya tersangka bila terbukti, serta berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri sumber dana operasional dan pembelian alat sadap.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Safaruddin dari PDIP meminta Kapolri Suyudi mencari orang yang menyuruh dan menerima hasil sadapan. Sadapan itu diduga dilakukan kelompok Listyo Sigit dan sasarannya Presiden Prabowo. Safaruddin juga minta polisi mencari asal uang untuk alat sadap. Polisi diminta bekerja sama dengan PPATK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan Safaruddin agar pengusutan mencakup pihak yang diduga memerintahkan, melakukan, membantu, serta menerima manfaat mencerminkan perhatian pada akuntabilitas yang menyeluruh. Permintaan penelusuran aliran dana melalui koordinasi dengan PPATK juga membuka ruang bagi pemeriksaan yang lebih terukur terhadap dugaan penyadapan ilegal, sehingga fakta dan tanggung jawab dapat diperjelas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menindak tegas kasus penyadapan yang dilakukan gerbong Listyo Sigit Prabowo (LSP). Khususnya bos dan penerima manfaat sadapan itu harus diusut tuntas.

Desakan itu dilontarkan Safaruddin dalam rapat bersama Kapolri, Kamis (12/11/2026), di Gedung DPR RI. Safaruddin menilai, kasus penyadapan ilegal ini sudah termasuk dalam kategori upaya makar, karena sasaran utamanya adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau saya lihat, klasifikasinya kan ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang membantu, dan di sini ada yang penerima manfaat hasil sadapan ini. Siapa orang itu yang penerima manfaat?" kata Safaruddin.

Safaruddin mendesak Polri untuk mengungkap penerima manfaat dari sadapan tersebut. Dia juga meminta Polri untuk mengusut sumber dana yang mengalir kepada Listyo dan kawan-kawan dalam melakukan penyadapan ilegal.

"Orang yang menerima sadapan itu, diungkap saja, Pak. Diungkap saja siapa penerima sadapan itu dan segera orang ini dijadikan tersangka yang menerima manfaat sadapan ini. Kemudian berikutnya, saya minta sumber dananya, Pak, koordinasi dengan PPATK," tanya Safaruddin.

"Operasionalnya itu didukung dari mana? Saya minta koordinasi dengan PPATK dari mana sumber-sumber dana yang dia gunakan oleh Listyo Sigit untuk mendukung operasionalnya ini. Termasuk yang dipertanyakan, apakah ada tambahan alat sadap itu menggunakan uang pribadi dia, tidak menggunakan uang dinas untuk membeli tambahan-tambahan itu," ucap Safaruddin.