Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Cermati Rekam Jejak Calon Pemimpin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komnas Perempuan mendorong masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden dengan cermat, khususnya terkait pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan meminta masyarakat melihat rekam jejak, sikap, karakter, dan inisiatif, dari masing-masing paslon.
"Kita mendorong semua elemen masyarakat jeli di dalam memilih pemimpin masa depan, baik dari aspek track record, punya inisiatif untuk berbuat baik, mencegah kekerasan, lebih toleran," kata Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam webinar bertajuk "Mewaspadai Potensi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu 2024" secara daring, Senin (5/2/2024).
Baca Juga: Komnas Perempuan Beri 4 Catatan Debat Capres soal Isu Disabilitas
1. Pastikan pemimpin tak mendukung apalagi jadi pelaku kekerasan
Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang menambahkan, penting bagi masyarakat untuk memastikan pemimpin yang tak mendukung apalagi menjadi pelaku kekerasan. Hal itu bisa dilihat dalam kehidupan pribadi atau profesional dari paslon tersebut.
“Kita berharap, calon pemimpin yang akan dipilih tidak menjadi pelaku kekerasan,” katanya.
Baca Juga: Bawaslu Bersyukur Ditegur Megawati, Klaim Bekerja Seusai UU Pemilu
Editor’s picks
2. Napak tilas kericuhan Pemilu 2019
Komnas Perempuan mengatakan, debat kelima capres dan cawapres yang digelar Minggu (4/2/2024), berlangsung lebih damai. Masing-masing paslon lebih tenang dan saling menghormati.
Meski begitu, Komnas Perempuan menyoroti pengalaman pada Pemilu 2019. Mereka berharap, kericuhan yang sempat terjadi pada tahapan pemilu sebelumnya tak terulang.
Baca Juga: Relawan Prabowo - Gibran Ini Bentuk Satgas Anti Pemilu Curang
3. Pemilu diharapkan damai tanpa kekerasan pada kelompok rentan
Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengungkapkan, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, masyarakat, serta peserta pemilu diharapkan mengedenkan keamanan dan perdamaian.
"Pemilu 2024 memerlukan netralitas pihak-pihak tertentu yang tidak boleh menunjukkan keberpihakannya, yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan perspektif kelompok rentan," kata Mariana.