LPSK Berharap Elemen Bangsa Bisa Utamakan Etika Dalam Politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap proses pilpres dan pileg berjalan secara luber, jurdil, aman, dan damai. LPSK juga berharap agar proses pemilu dijalankan dengan etika.
“Seluruh elemen bangsa hendaknya mengutamakan etika, moralitas dan hukum dalam bersikap, bertutur kata dan bertindak,” kata Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK Muhamad Ramdan Konferensi pers: Pernyataan Sikap Bersama LNHAM Mendorong Pemilu Jurdil dan Ramah HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).
1. LPSK siap beri perlindungan pada peristiwa selama pemilu
Muhamad Ramdan mengungkapkan, LPSK tidak hanya siap secara reaktif tetapi juga proaktif dalam melindungi saksi dan korban berbagai tindak pidana yang termasuk dalam prioritasnya.
“LPSK selalu siap dalam memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, sebagai saksi dan korban, yang mengalami kekerasan dan atau merasakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat terjadi mengiringi pesta demokrasi lima tahunan,” katanya.
Baca Juga: Buruh Kerja saat Pemilu 14 Februari Wajib Dapat Upah Lembur
2. LPSK yakin bisa berkontribusi pada pemilu luber dan jurdil
Editor’s picks
Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK, kata dia, akan bertindak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, mengutamakan akuntabilitas dan keadilan korban.
Dengan cara demikian, LPSK yakin dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, aman.
Baca Juga: Jokowi Resmi Tetapkan Pemilu 14 Februari Sebagai Libur Nasional
3. Lima LNHAM beri pernyataan akan awasi Pemilu 2024
Lembaga Nasional HAM RI yang terdiri dari Komnas HAM RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan catatan dan tanggapan terkait agenda Pemilu 2024.
Mereka mengklaim bahwa terus melakukan pemantauan, baik sendiri sendiri atau bersama-ama, atas penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing.
Mereka juga menuntut pemerintah baru perkuat LNHAM. Serta mereka akan memantau kinerja pemerintah terpilih, terutama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak-hak kelompok rentan.