Pemprov DKI Jakarta Pernah Kelebihan Bayar Proyek PLTS Atap Sekolah
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SPBU Pertamina. (Dok. Pertamina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kasus kelebihan pembayaran pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada APBD 2019, sempat menjadi sorotan baru-baru ini.
Dalam laporan yang dirangkum Badan Pengelola Keuangan (BPK) DKI Jakarta, ada juga kasus kelebihan pembayaran lain yang terjadi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di gedung sekolah negeri oleh Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta pada 2019 yang mencapai Rp1,12 miliar.
"Hasil pemeriksaan atas pembayaran item pekerjaan diketahui bahwa harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi," demikian dikutip dari laporan BPK DKI Jakarta, Jumat (23/4/2021).
Baca Juga: Temuan BPK, Pemprov DKI Beli Mobil Damkar Melampaui Harga Pasar
1. Rincian proyek serta penghitungan selisih bayar
ANTARA FOTO/Arif FirmansyahAdapun rincian kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebagai berikut:
1. PLTS atap on grid di Jakarta Pusat
- Harga riil Rp1,62 miliar
- Nilai kontrak Rp2,05 miliar
- Selisih Rp424,34 juta
2. PLTS atap on grid di Jakarta Selatan
- Harga riil Rp1,61 miliar
- Nilai kontrak Rp2,05 miliar
- Selisih Rp445,75 juta
3. PLTS atap on grid di Jakarta Barat
Editor’s picks
- Harga riil Rp1,82 miliar
- Nilai kontrak Rp1,95 miliar
- Selisih Rp128,33 juta
4. PLTS atap on grid di Jakarta Timur
- Harga riil Rp1,82 miliar
- Nilai kontrak Rp1,94 miliar
- Selisih Rp128,47 juta
Sehingga total selisihnya mencapai Rp1,12 miliar.
2. Perjanjian pengembalian dana oleh pihak ketiga
Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)BPK menyebutkan penghitungan pengeluaran riil untuk pelaksanaan pekerjaan ini sudah ditambahkan margin keuntungan, dan atas nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh.
"Terkait Temuan Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Pembangunan PLTS, pihak penyedia berjanji untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta," tulis BPK.
3. Kelebihan bayar sudah dilunaskan ke kas daerah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Kala itu, dalam laporannya BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, agar pengembalian pembayaran bisa segera dilakukan.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah menindaklanjuti kelebihan pembayaran, dengan penyetoran ke kas daerah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,12 miliar dan sudah dibayarkan lunas.
Baca Juga: DKI Bayar Mobil Damkar Kemahalan Rp6,5 M, Apa Dana Sudah Kembali?
Berita Terkini Lainnya
