UU PDP Disahkan, Johnny Plate: Langkah Awal Pelindungan Data Pribadi
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Rapat Paripurna, Selasa (20/9) lalu. Kini, beleid mulai berlaku di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, keberadaan beleid ini diklaim jadi langkah awal dari pelindungan data pribadi yang semakin baik. Salah satunya dengan keberadaan lembaga pengawas.
Johnny menjelaskan, UU PDP mengatur empat hal, pertama adalah hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban para pengendali dan prosesor data pribadi, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi.
“Khusus Lembaga Pengawas PDP, secara spesifik sesuai pasal 58 sampai dengan pasal 60 UU PDP berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengejawantahan sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” kata Johnny dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
1. Tugasnya mulai dari merumuskan PDP hingga atasi sengketa
Ilustrasi perekaman e-KTP.ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaMenurut Johnny, lembaga tersebut akan melaksanakan tugas, antara lain, perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait pelindungan data pribadi.
Perlu diketahui, UU PDP terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal, mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.
Baca Juga: LBH Sorot Badan Pengawas UU PDP di Bawah Presiden, Sorot Independensi
2. Dua jenis sanksi bagi pelanggar aturan PDP
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaKemudian ada dua jenis sanksi bagi pelanggar aturan PDP, yaitu sanksi administratif dan pidana. Dalam pasal 57 UU PDP sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif
“(Denda administratif) Paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran,” kata dia.
Editor’s picks
Sanksi itu dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang PDP.
“Di antaranya tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah,” kata dia.
Sedangkan, sanksi pidana dalam UU ini termuat dalam pasal 67 sampai dengan 73 Undang-Undang PDP.
“Berupa yang pertama pidana denda maksimal 4 miliar rupiah hingga 6 miliar rupiah dan pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun,” ungkapnya.
Johnny menjelaskan sanksi pidana akan dikenakan bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang.
Baca Juga: UU PDP: Palsukan Data Pribadi Bisa Didenda Rp6 Miliar
3. Penggunaan data pribadi sesuai konsesn
hackread.comDalam UU PDP juga diatur mengenai persetujuan penggunaan data pribadi hanya dilakukan melalui konsen pemilik data pribadi.
“Diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain,” kata dia.
UU PDP Pasal 69 juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.
“Dalam pasal 70 Undang-Undang PDP terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi,” kata dia.
Contoh dari denda dan sanksi atas pemanfaatan data pribadi secara ilegal atau melanggar hukum menurut Jhonny adalah memalsukan data pribadi dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar Rp60 miliar, kemudian, menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun atau denda sebesar Rp50 miliar, dan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.
Berita Terkini Lainnya
