Jakarta, IDN Times - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan membeberkan dosa-dosa para pengkritik pemerintah yang melontarkan kritik secara asal-asalan, menuai beragam komentar.
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, yang diketahui kerap melontarkan kritikan kepada pemerintahan Presiden Jokowi, salah satu yang bersuara.
Pernyataan Luhut keluar usai munculnya tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut soal pembagian sertifikat tanah bagi warga adalah bohong.
"Misalnya ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin gitu, apanya yang dikibulin? Sertifikat itu dulu prosesnya lama, panjang dan sedikit. Sekarang proses cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jangan asbun (asal bunyi) aja. Jadi nggak boleh kita asal ngomong apalagi senior-senior," ujar Luhut dalam seminar Kebijakan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin (19/3).
Bahkan, Luhut mengancam akan membongkar dosa-dosa Amien di masa lalu.
"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu (Amien), kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu," kecam Luhut.
Menanggapi hal tersebut, Fadli membela Amien Rais. Dia apa yang disampaikan Amien adalah sebatas kritik. Fadli pun menyebut pembagian sertifikat Jokowi sebatas pencitraan.
"Kritik yang sah-sah saja dan dijamin oleh konsitusi kita," ujar Fadli saat ditemui di DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (20/3).
"Saya kira untuk apa sih mengancam kayak nggak ada dosa aja. Kalau orang mau mencari bisa aja ditemukan dosa-dosa di masa lalu, siapa manusia yang sempurna? Malaikat doang. Jadi ancaman itu menunjukan arogansi kekuasaan. Harus dihindari karena merugikan diri sendiri," kata dia.
Terkait ucapan Amien yang menuding bagi-bagi sertifikat adalah bohong, Fadli enggan berkomentar banyak. Dia malah menyebut pembagian sertifikat Jokowi sebagai alat pencitraan
"Bahwa di pembagian sertifikat itu, bisa saja ini cuma sekadar alat pencitraan. Betulkan masyarakat semuanya mendapat? Karena ada koorporasi-koorporasi besar mengusai lahan dengan luar biasa sampai jutaan hektare," tudingnya.