Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

MA Rilis Putusan Lengkap, Minta Kemendikdasmen Cabut Suket Pendidikan Gibran

11 Nov 2026, 11:11 WIB3 min read

Ilustrasi Gedung Mahkamah Agung. (IDN Times/Hana Adi Putra)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran terbitan 2019, yang digunakan saat maju sebagai calon wakil presiden 2024.
MA menyatakan dokumen seperti certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai tidak membuktikan Gibran menamatkan pendidikan atau memiliki ijazah luar negeri untuk disetarakan.
MA menilai penyetaraan tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma melanggar asas kecermatan. Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

6 Agustus 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan untuk Gibran Rakabuming Raka.

2024

Gibran menggunakan surat keterangan penyetaraan tersebut untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu.

5 Oktober 2026

Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran. Putusan ini menjadi fakta hukum baru dalam pertimbangan MA.

Selasa, 11 November 2026

Mahkamah Agung merilis putusan kasasi Nomor 742/K/TUN/2026. MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan Gibran dan menyatakannya batal.

Selasa malam kemarin

Denny Indrayana menilai respons Gibran terhadap putusan MA dan MK sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Ia menyerukan Gibran mematuhi putusan dan mengundurkan diri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mahkamah Agung memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyatakan surat tersebut batal.
Who?
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan advokat Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali.
Where?
Putusan kasasi Mahkamah Agung menyangkut surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
When?
Putusan lengkap nomor 742/K/TUN/2026 dirilis pada 11 November 2026. Surat keterangan yang diperintahkan untuk dicabut diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Why?
Mahkamah Agung menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA atau SMK, sementara dokumen yang digunakan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
How?
Melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung mewajibkan Kemendikdasmen mencabut surat nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan menyatakan penerbitannya melanggar asas kecermatan formal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahkamah Agung meminta Kementerian Pendidikan mencabut surat penyetaraan sekolah milik Wakil Presiden Gibran. Surat itu dulu dipakai Gibran saat ikut pemilu 2024. Mahkamah Agung bilang mereka tidak menemukan ijazah luar negeri yang membuktikan Gibran lulus SMA. Sekarang Gibran ingin bicara dengan kementerian untuk meminta putusan itu ditinjau lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rilis putusan lengkap MA memberi gambaran terbuka mengenai alasan hukum di balik pencabutan suket penyetaraan. Pertimbangan yang menekankan pentingnya ijazah atau sertifikat sebagai bukti kelulusan menunjukkan perhatian pada kecermatan administratif dan kepastian dasar pendidikan. Respons Gibran untuk berkoordinasi dengan Kemendikdasmen juga menempatkan persoalan ini dalam jalur kelembagaan yang tersedia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 11 November 2026 akhirnya merilis putusan lengkap nomor 742/K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di dalam putusan kasasi setebal 8 halaman itu, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat mencabut suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Suket itu kemudian digunakan oleh Gibran untuk maju sebagai wakil presiden di pemilu 2024. Penggugat diketahui merupakan advokat bernama Subhan Palal.

"Mewajibkan tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Selain itu, MA juga menyatakan suket yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia batal.

Table of Content

1. MA juga tak menemukan dokumen yang menyatakan Gibran lulus SMA

2. Jenjang pendidikan harus didukung ijazah sebagai bukti lulus

3. Denny Indrayana menilai sikap Gibran telah membangkang terhadap konstitusi

1. MA juga tak menemukan dokumen yang menyatakan Gibran lulus SMA

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, di dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," tulis putusan MA tersebut.

Karena adanya putusan itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran. MA kemudian menyebut, secara faktual obyek sengketa yakni Suket Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang disebut tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," kata MA.

2. Jenjang pendidikan harus didukung ijazah sebagai bukti lulus

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pembicara utama dalam Wisuda Institut Pariwisata Trisakti (IPT) Tahun Akademik 2025/2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026)(Dok. Setwapres)

MA juga menyebut dalam putusan itu, penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.

"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," kata hakim agung di MA.

Sementara, Gibran merespons polemik yang sudah bergulir sejak Selasa lalu dengan menyebut akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar dapat melakukan Peninjauan Kembali (PK).

3. Denny Indrayana menilai sikap Gibran telah membangkang terhadap konstitusi

Advokat senior Denny Indrayana (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantornya di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Di sisi lain, advokat senior Denny Indrayana menilai perilaku Gibran dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bentuk pembangkangan konstitusi. Sikap tersebut juga buruk dari kacamata etika bernegara. Seharusnya, Gibran mematuhi putusan MA dan MK lalu mengumumkan pengunduran dirinya.

"Seharusnya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah final dan binding, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh saudara Gibran adalah hormat, tunduk lalu mematuhi. Kemudian, ia menyatakan diri berhenti," ujar Denny ketika dihubungi pada Selasa malam kemarin.

Ia juga menilai tindak lanjut yang ditempuh Gibran dengan melawan putusan MA dan MK merupakan langkah yang keliru. Denny juga menyebut di dalam pertimbangannya, hakim menyebut ada pelanggaran yang terstruktur dan sistematis. Sehingga, hakim memilih untuk menyelamatkan demokrasi.

"Maka, surat keterangan sejatinya sudah tidak lagi bisa dijadikan pijakan. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi di dalam pertimbangan MA adalah putusan MK. Jadi, mengatakan akan melakukan pembuktian di PTUN, itu merupakan langkah yang melawan, membangkang, dan keliru, karena suket sudah batal," tutur dia.