Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Minta Pengesahan RKUHAP Ditunda

22 Jul 2025, 17:44 WIB

Amin Rakil

Mahasiswa UI lakukan aksi demo menolak RKUHAP di gerbang pancasila gedung DPR RI

Intinya sih...

Semua orang bisa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukumPengawalan terhadap RKUHAP akan terus dilakukan hingga pemerintah menerbitkan draft revisi terbaru.
Reformasi yang asal-asalanAksi di gedung DPR dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil, menunggu perubahan draf RKUHAP.

Jakarta, IDN Times - Mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan aksi tolak RKUHAP di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Selasa (22/7/2025). Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembahasan dan penyusunan RKUHAP yang kurang melibatkan dan mendengarkan masukan masyarakat. Mereka meminta pengesahan RKUHAP ditunda.

Selain itu, aksi juga dilakukan untuk mendesak pemerintah agar meninjau kembali pasal-pasal karet dalam RKUHAP yang dinilai memberi kebebasan kepada aparat penegak hukum yang bisa mengkriminalisasi masyarakat sipil tanda dasar yang jelas.

1. Semua orang bisa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum

Massa aksi tolaK RKUHAP memenuhi pintu gerbang pancasila gedung DPR RI

Pengawalan terhadap RKUHAP akan terus dilakukan hingga pemerintah menerbitkan draf revisi terbaru. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI, Muhammad Bagir Shadr, mengatakan, RKUHAP membuat semua orang bisa dikriminalisasi oleh penegak hukum.

“Kami sudah menaikkan pagar tolak RKUHAP dan juga pagar semua bisa jadi korban. Itu semua kami lakukan dengan harapan pembaruan RKUHAP nanti bisa benar-benar menampung aspirasi rakyat di dalamnya dan bukan hanya menampung aspirasi dari kepentingan politik maupun kepentingan aparat penegak hukum itu sendiri” kata Muhammad Bagir Shadr.

2. Reformasi yang asal-asalan

Muhammad Bagir Shadr, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI saat berorasi tentang RKUHAP

Aksi tersebut dihadiri oleh ratusan masyarakat mulai dari kalangan mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga masyarakat sipil.

Anggota Aliansi Reformasi RKHUAP, Daniel Winarta, mengatakan, meski Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sudah dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) oleh DPR pada Senin (21/7/2025), tetapi pihaknya akan terus menunggu dan menagih perubahan draf RKUHAP.

“Gak ada check and balances. Jadi, kalau penyidik mau nahan orang, dia bisa nahan aja, tuh, tanpa harus ada izin pengadilan, tanpa diperiksa sama orang-orang lain, gitu ya. Jadi, kita mendorong RKUHAP yang melindunginya asasi manusia, gitu, yang balance. Apakah RKUHAP sekarang, apakah kita mendukung reformasi RKUHAP? Iya, kita mendukung reformasi RKUHAP, tapi gak reformasi yang asal-asalan dan ugal-ugalan,” kata Daniel.

3. Mahasiswa dan masyarakat sipil menolak pengesahan RKUHAP

Mahasiswa membacakan pernyataan sikap terhadap RKUHAP

Dalam aksi tersebut, mahasiswa sekaligus mewakili masyarakat sipil dalam aksi tolak RKUHAP memberikan beberapa pernyataan sikap.

Mereka menolak pengesahan RKUHAP jika pembahasannya tidak partisipatif dan masih memuat pasal-pasal bermasalah, menuntut untuk merombak susunan tim RKUHAP yang terbukti tidak memenuhi prinsip HAM dan kepentingan rakyat, menuntut dilakukannya pembahasan RKUHAP yang lebih partisipatif dan melalui kajian akademik yang mendalam, dan menuntut DPR RI untuk menampung masukan dari masyarakat sipil.