Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengajak tokoh-tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren untuk ikut mengamankan Pemilu 2024. Demi menghindari konflik internal di berbagai rumah ibadah dan pondok pesantren, Mahfud menegaskan agar politik praktis sebaiknya tak dilakukan di masjid-masjid.
"Sebisa mungkin, dihindari politik praktis di masjid-masjid agar tak menimbulkan konflik internal," ungkap Mahfud seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu, (25/2/2023).
Politik praktis yang dimaksud termasuk adanya tokoh-tokoh yang menggunakan masjid atau tempat ibadah lainnya untuk melakukan kampanye atau mengerahkan dukungan kepada sosok tertentu. Dia menjelaskan politik ada dua jenis.
"Pertama, politik praktis. Kedua, politik inspiratif," tutur dia.
Politik inspiratif ditunjukkan berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Maka, pemilu harus dilakukan dengan jujur.
"Kalau mau memerintah, tegakan hukum dengan adil. Nah, itu bisa dikatakan di mana saja, termasuk di masjid tidak apa-apa. Tapi, kalau saya arahkan untuk memilih figur tertentu, itu yang tidak boleh. Itu namanya politik praktis," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Dia menyatakan, Indonesia lahir dari politik inspiratif. Menegakkan keadilan itu bagian dari politik. Menegakkan hukum pun, kata dia, termasuk keputusan politik.
"Mohon hindari politik elektoral atau praktis di masjid-masjid," ujarnya.
Lalu, apakah pernyataan Mahfud itu ditujukan kepada calon tertentu yang sudah lebih dulu berkampanye, termasuk di tempat ibadah?