TOP 5: Kode Pengganti Gibran hingga Rumah Posko Penyadapan Digeledah

- Kode Kepala Bakom tentang calon pengganti Gibran yang menyukai pempek memicu spekulasi, sementara proses resminya masih menunggu mekanisme konstitusional di MPR.
- DPRD DKI meminta Hutan Kota UI tetap menjadi ruang terbuka hijau, sedangkan Bareskrim menggeledah rumah yang diduga menjadi posko penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
- DPR merampungkan penggodokan RUU Perampasan Aset, sementara DLH DKI menguji sampel Sungai Rorotan yang berubah pink dan mengimbau warga tidak menggunakan airnya sementara waktu.
Jakarta, IDN Times - Teka-teki sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memicu spekulasi publik, setelah Kepala Badan Komunikasi (Bakom) melontarkan kode mengenai figur yang menyukai kuliner pempek.
Di tengah dinamika politik tersebut, proses pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto juga terus bergulir, dengan langkah Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi posko operasional.
Sementara, dari isu tata ruang dan lingkungan DKI Jakarta, DPRD DKI menyuarakan sikap tegas agar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) tetap dipertahankan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Penegasan ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem perkotaan, di tengah munculnya wacana pemanfaatan lahan kawasan tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Selain ketiga sorotan utama di atas, perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di parlemen serta fenomena berubahnya warna air Sungai Rorotan menjadi merah muda turut mewarnai daftar berita terpopuler sepanjang Rabu (18/11/2026). Simak rangkuman lima berita pilihan selengkapnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni berikut ini.
1. Kode Kepala Bakom soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) memantik rasa penasaran publik usai memberikan petunjuk ringan mengenai sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya, ia menyebut kriteria kandidat yang dimaksud sebagai figur yang menyukai pempek, makanan khas asal Palembang, Sumatra Selatan.
Pernyataan bernada kelakar namun sarat makna politis tersebut langsung memicu berbagai spekulasi mengenai tokoh-tokoh potensial yang berasal dari Sumatra Selatan, atau memiliki kedekatan dengan daerah tersebut. Meski demikian, pemerintah maupun koalisi partai pendukung masih menunggu proses resmi sesuai mekanisme konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. DPRD DKI: Hutan Kota UI Harus Dipertahankan Sebagai Ruang Terbuka Hijau
DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya menjaga keberadaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak boleh dialihfungsikan. Kawasan tersebut dinilai memiliki peran vital sebagai paru-paru kota, daerah resapan air, sekaligus penyangga ekosistem lingkungan di wilayah perbatasan Jakarta Selatan dan Depok.
Para anggota legislatif DKI Jakarta mendorong agar rencana pembangunan fasilitas publik seperti Sekolah Rakyat diarahkan ke lokasi lain, yang peruntukannya memang sesuai dengan tata ruang. Dengan mempertahankan Hutan Kota UI, pemerintah daerah diharapkan tetap berkomitmen pada target pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau demi mengendalikan polusi udara dan risiko banjir.
3. Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Polri Geledah Rumah Diduga Posko
Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah sebuah rumah yang diduga kuat dijadikan sebagai posko dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah paksa ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap jaringan, aktor intelektual, serta perangkat teknis yang digunakan dalam aksi spionase tersebut.
Dari lokasi penggeledahan, aparat kepolisian menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pemantauan komunikasi secara tidak sah itu. Bareskrim memastikan akan terus mendalami keterkaitan temuan di lapangan dengan para tersangka yang sebelumnya telah diproses secara pidana maupun etik.
4. RUU Perampasan Aset Tuntas Digodok, Ini 10 Poin Pokok yang Dibahas DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merampungkan tahap penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum baru, untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Beleid ini dirancang agar negara dapat menyita dan merampas aset hasil tindak pidana secara efektif, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).
Dalam pembahasannya, terdapat sepuluh poin pokok krusial yang menjadi fokus penyelarasan antara DPR dan pemerintah, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Poin-poin tersebut mencakup batasan jenis tindak pidana, mekanisme pembuktian terbalik di pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, hingga tata kelola aset sitaan negara.
5. Viral Sungai Rorotan Mendadak Pink, DLH DKI Cek Kemungkinan Zat Kimia
Fenomena aliran Sungai Rorotan di kawasan Jakarta Utara yang mendadak berubah warna menjadi merah muda atau pink viral di media sosial, hingga mengundang kekhawatiran warga sekitar. Menanggapi laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta langsung menerjunkan tim petugas pengawas ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi air secara langsung.
Petugas DLH DKI telah mengambil sampel air sungai guna diuji di laboratorium, demi memastikan kandungan zat kimia berbahaya atau indikasi pembuangan limbah industri ilegal. Selain menelusuri sumber pencemaran di sepanjang bantaran sungai, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak memanfaatkan air sungai tersebut hingga hasil uji kualitas air resmi keluar.

























