Mahfud dan Yasonna Umumkan Nasib Kepemimpinan Demokrat Hari Ini

31 Mar 2021, 09:49 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berada di lobi seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (10/1). Yasonna Laoly diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi KTP elektronik dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR untuk tersangka Anang Sugiana Sugihardjo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat akan ditentukan Rabu (31/3/2021) ini. Menteri bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan mengumumkan kepengurusan mana yang diakui hari ini.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, disebutkan akan ikut mendampingi kedua menteri dalam pengumuman tersebut. Partai Demokrat kubu Moeldoko yakin kepengurusan mereka yang lahir dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang akan diakui oleh Kemenkumham.

"Insyaallah iya (optimistis diakui oleh Kemenkum HAM)," ujar politikus PD kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, melalui pesan pendek kepada IDN Times hari ini.

Sejak awal Ilal meyakini KLB yang digelar pada 5 Maret 2021 lalu sudah sah lantaran menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2001-2005. Menurut dia, bila tidak sah, maka KLB itu tak mungkin terselenggara.

Lalu, apa komentar PD kubu AHY mengenai pengumuman dari Kemenkumham hari ini?

1. Demokrat kubu AHY yakin Kemenkumham akan bertindak objektif

Default Image IDN

Sementara, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru meyakini pemerintah akan bersikap objektif dan adil. Bila mengacu kepada UU No.2 Tahun 2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkum HAM No.34 Tahun 2017 maupun AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, maka Kemenkumham akan menolak kepengurusan Demokrat yang dipimpin oleh Moeldoko.

"Apalagi SK Menkumham mengenai kepengurusan Demokrat yang dipimpin AHY sudah tercatat di lembaran berita negara," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra, melalui keterangan tertulis pada pagi ini.

Ia berharap, setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah, maka para pengurus, kader dan simpatisan parpol berlambang mercy itu bisa kembali bekerja untuk membantu rakyat yang terdampak pandemik setahun terakhir.

"Rakyat sedang susah, karena dilanda pandemik dan resesi ekonomi, dan pemerintah butuh bantuan semua pihak agar kita semua dapat menjalaninya dengan baik," tutur dia lagi.

2. Yasonna keberatan dituding akan bersikap pro ke Demokrat kubu Moeldoko

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Isu dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat justru menjadi bahan guyon oleh anggota DPR di Senayan. Dalam rapat kerja antara Menkumham Yasonna Laoly dan Komisi III DPR pada 17 Maret 2021 lalu, politikus Demokrat Benny K. Harman sempat mendoakan Yasonna bisa mengambil keputusan yang objektif. Tetapi, pernyataan itu justru ditanggapi lelucon oleh anggota Komisi III dari fraksi lainnya.

Di dalam rapat kerja tersebut, Yasonna juga mengaku kecewa lantaran sudah muncul tudingan dirinya tidak akan bersikap netral dan mematuhi aturan terkait isu KLB Demokrat. Lantaran Ketua Umum Demokrat versi KLB adalah Kepala KSP, maka publik berspekulasi Yasonna akan mengakui kepengurusan Moeldoko.

"Saya belum pernah ketemu lalu sudah dibilang 'oh Menkumham begini'. Aduh, berat deh. Jadi, ada urusan pribadi, orang punya politik. Tapi, aturannya kan sudah jelas kok. Kami akan mengambil keputusan secara profesional," ucap Yasonna sambil menggeleng-gelengkan kepala.

3. Andi Arief sebut kubu Moeldoko akan rebut kantor DPP Partai Demokrat sebelum 6 April 2021

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Sementara, politikus Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief melempar tudingan serius di media sosial. Melalui akun twitternya @Andiarief_, ia mengatakan ada indikasi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi akan direbut oleh PD kubu Moeldoko.

"Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkum HAM, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima lengkap atau tidak adalah pada 30 Maret 2021. Namun, batas Depkum HAM umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat). Tetap waspada, karena ada indikasi kantor DPP Partai Demokrat akan direbut paksa," demikian cuit Andi pada Selasa, 30 Maret 2021.

"KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan Depkum HAM sulit mengesahkan mereka, kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi," cuit Andi lagi.

Partai Demokrat kubu Moeldoko menanggapi cuitan Andi itu hoaks. "Lagi sakaw tuh. Itu (cuitan Andi) hoaks!" kata Ilal kepada IDN Times melalui pesan pendek hari ini.