Jakarta, IDN Times - Bakal Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengakui, bahwa hak rakyat kelas bawah kerap dirampas secara tak adil. Menurutnya, hal itu perlu mendapat perlindungan.
"Ke bawah rakyat ini yang hak-haknya sering dirampas secara tidak adil itu harus kita beri perlindungan," ujar Mahfud di Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
"Jadi di atas itu harus penegakan dan kepastian. Ke bawah perlindungan. Ini di poros yang tengahnya ini, poros aparat penegak hukum," imbuhnya.
Mahfud mengatakan, aparat penegak hukum di Indonesia saat ini rusak. Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia kerap jadi sarang mafia.
"Aparat hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah, di sini sering terjadi mafia, sering terjadi korupsi," ujarnya.
Mahfud menyebut, masalah hukum terjadi di semua lapisan. Salah satunya adalah konflik kepentingan.
"Saudara lihat sekarang, masalah pelanggaran hukum dan korupsi, kolusi terjadi di semua lapisan. Di Kemdikbud ada, di Kemsos ada, di Kementan ada, semua itu ada proses-proses transaksi gelap untuk izin-izin, penentuan proyek-proyek, dan sebagainya," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud juga sempat menyinggung revolusi penegakan hukum andai terpilih sebagai wakil presiden RI 2024-2029. Menurut Mahfud, sejauh ini aturan hukum yang dimiliki Indonesia sudah bagus, namun untuk melakukan revolusi dalam bidang penegakan hukum dapat dimulai dengan cara menertibkan aparatnya terlebih dahulu.
"Penegakan penertiban aparat, karena kalau isi aturan hukum udah bagus," kata Mahfud MD saat ditemui usai menghadiri acara Deklarasi Capres TPN Ganjar Pranowo di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023).