Jakarta, IDN Times - Menko Polhukam Mahfud MD mengirim tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang kerap berujung bentrok antarwarga. Tim tersebut dikiri1m ke daerah seperti di Maluku dan Papua.
“Saya akan segera mengirim tim ke sana,” kata Mahfud MD saat memberi pernyataan pers di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Menurut Mahfud, isu pertanahan di Maluku dan Papua dapat menjadi masalah laten sehingga perlu dicari solusi yang di antaranya memberi kepastian hukum terhadap status tanah di wilayah tersebut. Demikian, Mahfud tidak menyebut kapan tim itu akan dibentuk, ia menyampaikan tim tersebut akan dikirim ke Papua dan Maluku secepatnya.
“Dari kami Kemenko Polhukam akan membentuk tim karena masalah yang sama di berbagai tempat dari waktu ke waktu itu sebenarnya masalah pertanahan. Di Papua juga ada masalah yang sangat mendasar dan laten, yaitu masalah tanah. Di Maluku juga,” ujarnya.
Menurut Mahfud, kepastian hukum atas status tanah di Maluku dan Papua penting karena itu dapat menekan potensi bentrok antarwarga.
“Bagaimana membangun kepastian hukum pertanahan di Papua dan Maluku, karena itu selalu menjadi masalah laten dari waktu ke waktu. Nah, itu yang akan kami lakukan,” kata Mahfud.
Sebelumnya, warga di dua desa di Haruku, Maluku, yaitu Desa Kariuw dan Desa Ori, terlibat bentrok akibat aksi saling klaim soal batas wilayah. Akibat insiden itu, beberapa rumah terbakar dan ada korban jiwa serta warga yang luka-luka.
Kepolisian setempat pun turun tangan dan meminta warga untuk menahan diri serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demi meredam konflik, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif turun langsung ke dua desa untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.
“Kami mengharapkan adanya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam mewujudkan perdamaian di Negeri Pelauw dan Kariuw, dan secara umum di Pulau Haruku,” kata Lotharia, Kamis, 27 Januari 2022.