Majelis Etik Ombudsman Putuskan Nasib Hery Susanto Kamis Depan

Mengenai sifat dari putusan yang akan dikeluarkan, Jimly menjelaskan hasil dari Majelis Etik berupa rekomendasi yang sifatnya mengikat. Menurutnya, sifat mengikat itu membuat sidang pleno Ombudsman tidak memiliki alasan kuat untuk menolak keputusan tersebut.

Kendati demikian, dia tidak menampik kemungkinan adanya sejumlah pertanyaan yang muncul sebelum putusan resmi dijatuhkan.

"Rekomendasi tapi mengikat. Dia mengikat jadi tidak ada alasan bagi pleno untuk menolaknya. Cuma barangkali ada pertanyaan-pertanyaan sebelum diputus ya," ujar Jimly.

Jimly memaparkan, jika merujuk pada regulasi dalam Undang-Undang Ombudsman, pemecatan pimpinan atau anggota baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti dijatuhi hukuman penjara kategori berat yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Namun, dia menilai proses pengadilan hingga mencapai tahap inkracht bisa memakan waktu hingga tiga sampai empat tahun karena adanya hak bagi terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK) sebanyak dua kali.

"Nah kalau putusan pengadilan mau nunggu inkracht, itu bisa 3-4 tahun. Maka ambles itu kepercayaan publik kepada Ombudsman yang sangat memerlukan kepercayaan," tegasnya.

Padahal, kata dia, Ombudsman memegang tanggung jawab besar untuk menilai serta mengevaluasi pelaksanaan etika dan pelayanan umum para pejabat publik, sehingga standar etika di internal lembaga tersebut sudah sepatutnya lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya.

Untuk mempercepat penyelesaian, Majelis Etik Ombudsman memilih menempuh mekanisme etik yang bertujuan mempertahankan kewibawaan serta kepercayaan publik, bukan untuk membalas pelanggaran yang dilakukan pelaku.

"Etik itu bukan membalaskan pelanggaran etika yang dia lakukan, tapi tujuannya menjaga kewibawaan dan kepercayaan publik kepada institusi Ombudsman. Nah, maka kita sudah jelas apa yang harus kita putuskan, cuma kan kita tidak bisa serta-merta," tuturnya.

Majelis Etik juga sudah berkoordinasi langsung dengan Jaksa Agung dan Jampidsus sembari memeriksa opsi aturan lain, termasuk ketentuan seorang anggota bisa diberhentikan jika tidak bekerja secara berturut-turut selama tiga bulan.

Dalam proses pengumpulan keterangan, majelis telah mendengarkan kesaksian dari pihak internal, termasuk perkumpulan para asisten Ombudsman sejak lembaga itu berdiri, yang membeberkan rentetan masalah terkait sosok berinisial HS.

Majelis Etik sebenarnya turut memanggil Komisi II DPR RI, tetapi para anggota dewan tidak hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Solo. Meski begitu, sejumlah anggota DPR secara personal telah menghubungi Jimly untuk menceritakan situasi saat proses pemilihan dahulu.

Dari komunikasi itu, diketahui bahwa sosok yang bersangkutan sebenarnya sudah memiliki rekam jejak bermasalah namun tetap lolos terpilih.

"Nah jadi ini jadi pelajaran bagi Pansel-Pansel berikutnya jangan sembarangan memilih pejabat publik karena ini menyangkut amanah kepercayaan jangan karena kasak-kusuk politik. Ini pelajaran. Nah, jadi saya kira begitu," kata Jimly.