Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

02 Mar 2021, 22:30 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara. Nurhadi merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Tuntutan tersesebut dibacakan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (2/3/2021) malam.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhadi dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Lie Putra Setiawan, Selasa (2/3/2021) malam.

1. Ada sejumlah hal yang memberatkan putusan Nurhadi

Default Image IDN

Jaksa mengungkapkan ada sejumlah hal yang memberatkan tuntutan pada terdakwa. Para terdakwa disebut tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, serta merusak citra lembaga Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.

"Para terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya," ujarnya. Sementara, Jaksa menyebut hak yang meringankan terdakwa hanya karena belum pernah melanggar hukum.

2. Menantu Nurhadi dituntut 11 tahun penjara

Default Image IDN

Dalam persidangan itu Jaksa KPK juga menuntut menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Rezky juga didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam perkara di Mahkamah Agung.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II Rezky Herbiyono dengan pidana penjara 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa.

3. Nurhadi dan menantunya harus bayar uang pengganti Rp83 miliar

Default Image IDN

Jaksa juga menjatuhkan para terdakwa membayar uang pengganti Rp83 miliar. Uang tersebut harus dibayar paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukuman tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa nantinya tidak mempunyai harta benda mencukupi membayar uang pengganti, maka pidana penjara selama 2 tahun," ujarnya.