Badan Bahasa Selenggarakan KBI XII, Ini Hasil Rumusan dan Rekomendasi
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Aminudin Aziz, pada Taklimat Media Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XII yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (28/10). (IDN Times/Marwan Fitranansya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) telah menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XII yang berlangsung di Jakarta pada 25–28 Oktober 2023.
Kongres kali ini menghimpun semua unsur pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran dan informasi terkini tentang penanganan bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pada sambutannya, Rabu (25/10), menegaskan agar kongres ini menjadi ruang dialog dua arah antara para pemangku kebijakan dalam pemerintahan, sektor nonprofit, swasta, dan masyarakat untuk bergotong royong dalam membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang paling modern sekaligus melestarikan bahasa-bahasa daerah agar menjadi suatu budaya multilingual.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Aminudin Aziz, mengatakan bahwa rumusan dalam KBI XII diarahkan untuk menyisir 3 tema, yakni revitalisasi bahasa daerah, literasi kebahasaan dan kesastraan, serta internasionaliasi bahasa Indonesia.
“KBI kali ini rumusan hasilnya dan rekomendasinya lebih berupa kebijakan. Rumusannya akan diserahkan kepada Mendikbudristek dan nantinya akan diserahkan ke Presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan ke depan. Pemilihan tema serta pemilihan para narasumber yang menjadi pemakalah undangan cukup untuk membahas secara dalam isu-isu tersebut,” ujar Aziz pada Taklimat Media KBI XII di Jakarta, Sabtu (28/10).
1. Beberapa rekomendasi KBI XII
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Aminudin Aziz. (IDN Times/Marwan Fitranansya)KBI XII merekomendasikan ditetapkannya payung hukum yang lebih tegas dan mengikat untuk menjamin pengelolaan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, bahasa dan sastra asing serta literasi di Indonesia sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Salah satunya tentang bahasa dan sastra Indonesia, KBI XII merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pemajuan dan pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Tentang bahasa dan sastra daerah, KBI XII merekomendasikan ditetapkannya undang-undang bahasa daerah untuk menjamin pewarisan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Terkait bahasa dan sastra asing, KBI XII merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pemajuan pembelajaran bahasa dan sastra asing melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal secara proporsional untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas pergaluan internasional, serta meningkatkan daya saing bangsa.
Adapun tentang literasi, KBI XII merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan terpadu gerakan literasi yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman dan keilmuan literasi melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kecakapan literasi seluruh lapisan masyarakat.
Editor’s picks
Baca Juga: Badan Bahasa Gelar Kongres Bahasa Indonesia XII, Suguhkan Hal Menarik!
2. Badan Bahasa akan memberikan rekomendasi tentang kebahasaan bagi capres-cawapres
Ilustrasi kotak suara (ANTARA FOTO)Sementara itu, terkait rekomendasi untuk pengutamaan bahasa Indonesia ketika membuat nama program kerja bagi para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres-bacawapres), Aziz mengatakan belum ada rekomendasi itu dalam KBI XII.
"Tidak ada usulan itu karena saat ini belum diumumkan menjadi capres-cawapres, masih bacapres-bacawapres. Nanti, begitu mereka ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi capres-cawapres, kami akan beri masukan kepada tim sukses (timses) masing-masing dan kami akan usulkan kepada Bappenas untuk bisa juga mengangkat isu-isu terkait literasi, pelindungan bahasa daerah, dan terkait kebahasaan kepada capres-cawapres yang ada," ungkapnya.
Terkait usulan salah satu bacapres yang menargetkan 250 ribu kosakata di KBBI jika terpilih menjadi presiden, Aziz mengutarakan bahwa itu niat baik.
"Tapi perlu diketahui, Badan Bahasa tahun depan menargetkan 200 ribu kosa kata di KBBI (yang sebelumnya sudah ada 121 ribu entri di KBBI). Jadi, 1 tahun ke depan ditargetkan kisaran 80.000 kosakata, yang biasanya dalam 1 tahun hanya menghasilkan 2.500 kosakata. Makanya, kami membuat kebijakan revolusioner, supaya momentum tahun depan kami bisa mewariskan legasi yang baik," jelasnya.
3. Badan Bahasa akan menggunakan jalur resmi jika ada kesalahan berbahasa di ruang publik
ilustrasi kesalahan berbahasa di ruang publik (dok. Istimewa)Lalu, terkait dengan adanya berbagai fenomena kesalahan berbahasa di ruang publik, Aziz mengatakan bahwa Badan Bahasa tidak memiliki kebijakan untuk menindak. Hal itu karena di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak ada kewenangan untuk melakukan penindakan.
"Tapi, dengan ada kata 'pembinaan' di lembaga Badan Bahasa, jika ada kurang tepat/kurang pantas terkait penggunaan bahasa Indonesia akan kami bina," ungkap Aziz.
"Contohnya ketika saya lagi di jalan tol dan menemukan kata kurang tepat, saya akan tindak lanjuti ke tim saya, lalu kemudian dikirimi surat ke Jasa Marga bahwa penggunaan bahasa ini kurang tepat. Jadi, kami menegurnya tidak berkoar di media, kami menggunakan jalur resmi dengan mengirimkan surat ke lembaga terkait," tambahnya. (WEB)
Baca Juga: 6 Alasan Bahasa Indonesia Mudah Dipelajari Pengguna Bahasa Inggris
Berita Terkini Lainnya
