Mas Nadiem, Ada Masukan Nih soal POP dari KPK

Beberapa hal yang dibahas intens dalam pertemuan adalah verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program.

"Namun demikian, rekomendasi lengkap terkait program POP akan kami sampaikan setelah kami menyelesaikan kajian," ucapnya.

Selain itu, KPK juga meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian.

"Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," ujar Firli.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengaku terbuka menerima masukan dari NU, Muhammadiyah, dan PGRI terkait POP Kemendikbud.

"Kami ingin mereka membantu menyempurnakan program ini sesuai dengan yang menurut mereka lebih tepat," kata Nadiem dalam pertemuan virtual bersama pimpinan redaksi sejumlah media, Selasa, 28 Juli 2020.

"Jadi kami sangat terbuka (masukan)," kata Mas Menteri, sapaan akrab Nadiem.

Dalam keterangan tertulisnya, Nadiem juga menyatakan keterbukaan Kemendikbud atas segala masukan dari ketiga organisasi tersebut. Mengingat ketiga organisasi tersebut telah lama menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan pendidikan di tanah air.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul, dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud.

Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation sebelumnya dinyatakan sebagai penerima dana POP Kemendikbud sebesar Rp20 miliar. Sumbangan dana tersebut memicu kontroversi hingga sejumlah yayasan ormas keluar dari kepesertaan ini. Mereka menganggap yayasan raksasa tidak semestinya menerima dana lebih besar, sementara yayasan kecil justru mendapat dana lebih kecil.

Namun, Mendikbud memastikan kedua organisasi tersebut melakukan skema pembiayaan mandiri, alias tidak menggunakan dana POP Kemendikbud.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri, tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dan mereka menyambut baik saran tersebut," kata Nadiem.

Kendati, Mendikbud menyebutkan kedua lembaga tersebut akan tetap dianggap sebagai partisipan POP Kemendikbud.

POP merupakan upaya untuk melibatkan entitas-entitas masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di Indonesia. Untuk mendukung program itu,

Kemendikbud mengalokasikan anggaran hampir Rp559 miliar. Anggaran tersebut akan dibagikan untuk membiayai pelatihan atau peningkatan kapasitas yang diadakan organisasi masyarakat yang terpilih.

Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation termasuk 2 dari 156 ormas yang lolos sebagai Organisasi Penggerak. Mereka masuk Organisasi Penggerak dengan Kategori Gajah. Untuk kategori ini organisasi penggerak bisa mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp20 miliar per tahun dengan sasaran lebih dari 100 sekolah baik jenjang PAUD/SD/SMP.

Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik. Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.