Masa Tugas Segera Selesai, DPR Hanya Berhasil Sahkan UU Ini

Berdasarkan data yang diperoleh IDN Times dari Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (10/12), pada 2015 ada 40 RUU yang masuk Prolegnas (program legislasi nasional). Dari jumlah itu, baru 17 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU, dengan rincian tiga RUU prioritas dan 14 RUU kumulatif.

Ketiga RUU prioritas yang berhasil disahkan itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. UU ini sebelumnya merupakan usulan DPR.  

Berikutnya, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disahkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini juga merupakan susulan dari DPR. 

Ketiga, RUU tentang Penjaminan, disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Ini juga merupakan usulan dari DPR.

Sedangkan RUU kumulatif yang berhasil disahkan di antaranya adalah RUU tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala.

Kemudian RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dua tahun duduk di parlemen yakni pada 2016, anggota DPR berhasil mengesahkan 19 RUU menjadi UU dari total 40 RUU yang dibahas. Dari jumlah itu, 10 adalah RUU prioritas dan 9 RUU kumulatif.

Sepuluh RUU prioritas yang disahkan menjadi UU di antaranya yakni RUU tentang Penyandang
Disabilitas disahkan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini diusulkan oleh DPR. 

Berikutnya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU ini diusulkan oleh pemerintah.

Ada juga RUU tentang Pengampunan Pajak disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak, RUU tentang Paten menjadi UU Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga UU ini diusulkan oleh pemerintah. 

Pada 2017, terdapat 49 dan kemudian ditambah 3 hingga total 52 RUU yang masuk prolegnas. Namun dari jumlah itu, DPR baru berhasil mengesahkan 17 RUU menjadi UU, dengan rincian enam RUU prioritas dan 11 RUU kumulatif.

Enam RUU prioritas yang berhasil disahkan menjadi UU yakni UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Pada 2018, RUU yang masuk prolegnas total 49. Namun dari jumlah itu, DPR hanya berhasil mengesahkan 10 RUU menjadi UU, dengan rincian 4 UU prioritas dan 6 kumulatif.

Empat UU itu yakni UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berikutnya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Anggota Komisi III DPR, TB Soenmandjaja mengakui, ada beberapa RUU yang masih belum disahkan. Alasannya, RUU tersebut masih dalam tahap harmonisasi bersama dengan pihak terkait. Salah satunya RUU KUHP. 

“Khusus berkenaan dengan penanganan RUU KUHP, karena masih dalam proses sinkronisasi, harmonisasi, dan pembulatan konsepsi atas rumusan-rumusan sebelumnya, yang diolah oleh para nara sumber ahli bersama staf ahli dari unsur pemerintah dan unsur DPR,” kata Soenmandjaja kepada IDN Times, Senin (10/12).

Senada dengan TB, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago juga mengatakan, perlu ada sinkronisasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan RUU yang masuk prolegnas.

"DPR itu ada dua kekuatan, partai pemerintah dan oposisi. Kadang tidak semua berjalan baik dalam menilai sebuah pasal, belum lagi kementerian terkait," katanya kepada IDN Times, Senin (10/12).

Terkait hal ini, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius mengatakan, tidak yakin DPR bisa mengesahkan UU di sisa tahun 2018 ini. Kalau pun ada, kemungkinan hanya bisa mengesahkan 1 UU. 

“Yah pasti tidak tercapai, sudah tinggal berapa hari lagi. Kan nanti mereka ada reses 14 Desember dan ini masa sidang terakhir untuk 2018. Jadi saya kira 5-6 RUU saja yang bisa disahkan DPR pada 2018, itu artinya masih ada RUU yang gagal untuk disahkan,” paparnya kepada IDN Times , Senin (10/12).

Meski ada faktor kendala dari pemerintah, namun Lucius mengingatkan DPR untuk tak melulu menyalahkan pemerintah.

"Betul, kalau DPR mengatakan ada faktor pemerintah, tapi itu tidak berarti DPR sendiri lebih baik dari pada pemerintah,” ujarnya. 

Dia pun meminta DPR untuk menjalankan peran pengawasan kepada pemerintah. "Mestinya DPR kan bisa ke pemerintah, 'hei pemerintah bahas ayo datang, kan dia punya fungsi pengawasan yang bisa digunakan dan itu menakutkan untuk pemerintah. Tapi kemudian dalam pelaksanaan, fungsi legislasi itu tidak muncul, jadi dua-duanya sama santai,” papar Lucius.