Masihkah Masyarakat Indonesia Percaya dengan Tabloid Obor Rakyat?

Pada Mei 2014 atau dua bulan sebelum Pilpres 2014 diselenggarakan, Obor Rakyat merilis laporan sampul berjudul “Capres Boneka”. Ia membingkai Jokowi sebagai boneka yang harus menjalankan perintah PDI Perjuangan dan melayani kepentingan Megawati, Ketua Umum PDIP.

Sebagian tulisan tabloid ini menuding Jokowi sebagai Muslim yang menyimpang dan keturunan Tionghoa. Tabloid ini dicetak sekurang-kurangnya seratus ribu eksemplar dan disebarkan ke pesantren dan masjid di Pulau Jawa. Tak perlu waktu lama untuk tabloid ini menjadi viral dan jadi perbincangan panas di jagat politik.

Menurut Lucius Karus selaku Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, pembatalan peluncuran tabloid Obor Rakyat Reborn! hari ini dapat dilihat dari dua pesan.

Pertama, panitia tidak memiliki persiapan. Kedua, bisa menjadi alasan mereka menjual kembali upaya kriminalisasi. Pembatalan ini dapat dinilai juga karena adanya intervensi yang biasanya dari penguasa.

“Untuk sebagian besar orang yang bergantung hidupnya, nasib politiknya pada Pemilu sebelumnya mungkin memang masih percaya pada tabloid ini, percaya bahwa obor ini bisa menerangi jalan mereka dengan berbagai informasi yang konon menyesatkan untuk kemudian bisa meraih kekuasaan,” ujarnya.

“Tapi ternyata, penjualan tabloid Obor Rakyat gagal pada tahun 2014 itu artinya masyarakat yang pernah percaya harus bertobat,” tambahnya.

Salah satu redaktur mengatakan Obor Rakyat berupaya untuk netral dengan calon kubu nomor 01 dan 02, tapi dengan melihat judul dan cover yang sudah disebarkan ke mana-mana, kelihatan dari awal ada upaya Obor Rakyat mendekati salah satu kubu tetapi belum ada komitmen-komitmen untuk kerja sama.

“Tidak mungkin kelahiran barunya kali ini ingin begitu saja melepaskan diri dari apa yang pernah mengenyangkan dia di masa lalu. Ini tetap ada kaitannya dengan pengakuan orang di sana-sini. Ini merupakan pernyataan awal yang bisa jadi bentuk atau strategi membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin dimanfaatkan pada Pemilu 2019 ini,” ungkap Lucius.

Tabloid Obor Rakyat 2014 menggambarkan pencitraan negatif terhadap seorang paslon, hal ini harusnya dijauhkan dari negeri yang demokrasi. Jika terjadi kebohongan-kebohongan publik, otomatis kepercayaan akan hilang. Tidak akan percaya lagi terhadap Obor Rakyat 2019.

“Saya contohkan dengan ambil saja obor, kemudian kumpulkan rakyat-rakyat dan membawanya ke Istana, dan menyatakan bahwa ini merupakan obor rakyat sesungguhnya dan kita bersatu dalam sebuah obor rakyat yang nyata. Jadi bukan hanya obor rakyat dalam wujud media yang memberikan sebuah ilusi mencuci otak. Kita harus berhati-hati karena ini bahaya,” ujar Jerry Massie, pengamat politik IPI.

Kasus hoaks di tahun 2019 tercatat ada 62 kasus yang muncul. Kepercayaan publik terhadap suatu media dapat dirusak dengan adanya hoaks. Maka dari itu, kita sebagai media harus menciptakan informasi yang bermanfaat, bermutu, dan bernilai.

Lebih lanjut, Massie juga berpesan agar Obor Rakyat bisa menjadi media publik dengan corong politik kulkas bukan politik kompor. Kulkas itu dapat mendinginkan dan kompor sebaliknya. “Obor Rakyat ini harapannya bisa menjadi politik kulkas bukan kompor. Obor Rakyat banyak-banyak istighfar, deh,” ucapnya.

Pada tahun 2014, tabloid ini dibagikan ke kalangan para santri dan juga pesantren di wilayah Jawa. Mereka membagikannya ke pesantren karena menganggap kalau para santri akan sulit untuk mendapatkan atau pun mengakses informasi.

Namun, pada tahun ini, usaha redaksi untuk membagikan tabloid Obor Rakyat Reborn! ke pesantren dan para santri tidak akan berhasil dikarenakan mereka sekarang telah dipagari atau dilindungi oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Forum Silahturahmi Keraton Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, mengungkapkan bahwa ada sekelompok besar yang ingin menjatuhkan salah satu kubu paslon, dengan cara membiayai Obor Rakyat.

Saor Siagian, pengamat hukum, mendorong agar Dewan Pers bisa melakukan pekerjaan mengawasi kemunculan Obor Rakyat. "Kita dorong lagi agar Dewan pers melakukan pekerjaan itu dan Dewan Pers pernah sampaikan bahwa Obor Rakyat ini bukan merupakan produk jurnalistik," sambung Saor.

Lebih jauh, Saor menuding bahwa Obor Rakyat yang pernah bermasalah itu sebagai pengkhianat insan pers. "Jadi itu yang saya bilang tadi, ini sesungguhnya pengkhianat daripada negara dan insan pers," ungkapnya.