Masuk Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Patroli Antipolitik Uang

Kegiatan itu diluncurkan Sabtu (5/12/2020) melalui apel serentak pengawas pemilu seluruh Indonesia. Dalam melakukan patroli, Bawaslu juga melibatkan kepolisian.

“Anggota polisi turut turun Bersama pengawas pemilu untuk memastikan tidak ada tindak pidana pemilihan itu,” ujarnya.

Abhan menjelaskan, patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik, yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih pada pemungutan suara Pilkada 2020.

“Di antaranya adalah kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan, dan terlebih praktik politik uang,” ujar dia.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada 10 hari ketujuh kampanye, setidaknya ditemukan 37 dugaan pelanggaran praktik politik uang. Kasus tersebut ditemukan di 26 kabupaten kota.

“Selain itu juga untuk memastikan pemilih memahami dan menegakkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 pada saat pemungutan suara,” ujar Abhan.

Dalam patroli itu, Bawaslu juga memastikan distribusi perlengkapan pemungutan suara (logistik) di TPS telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Di samping itu, pengawas pemilu pun akan memastikan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sosialisasi kegiatan patroli dilakukan baik secara verbal maupun penyebaran bahan sosialisasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain kegiatan luring, sosialisasi juga dilakukan melalui media daring dengan melibatkan pemilih sebanyak-banyaknya.

Aktivitas patroli akan dilakukan dengan tetap menyesuaikan nilai-nilai atau kearifan lokal sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran, agar pesan dapat lebih diterima pemilih.

Patroli pengawasan telah dilaksanakan sejak penyelenggaraan Pilkada 2018. Program ini bertujuan untuk menekan angka praktik politik uang untuk memengaruhi keterpilihan pemilih menjelang pemungutan suara.