Masyarakat Puas terhadap 100 Hari Prabowo karena Kebijakan Populis

31 Jan 2025, 21:54 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Presiden Prabowo Subianto (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80-87,5 persen.
Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh program populis seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan sosial.
Neni Nur Hayati mengimbau agar pemerintah tidak terjebak pada kebijakan populis karena berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Democracy and Election Empowerment ‎Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menyebut tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dipengaruhi kebijakan populis.

Ia pun menjelaskan sejumlah program populis Prabowo yang memang akhirnya membuat citra pemerintahan positif. Salah satunya progam makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan sosial (bansos).

"Ya karena memang pertama kepuasan masyarakat itu terhadap implementasi kebijakan yang populis, misalnya berkaitan dengan makan gizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, meskipun sebetulnya di antara beberapa yang menjadi program kementerian itu juga belum diimplementasikan di lapangan ya. Kemudian juga ada misalnya bansos," ucap dia dalam acara Ngobrol Seru bersama IDN Times, dikutip Jumat (31/1/2025).

1. Jangan terjebak populisme

Wapres tinjau MBG SMA N 60 Jakarta. (dok. Setwapres)

Neni pun mengimbau agar pemerintah tidak terlalu terjebak pada kebijakan yang populis untuk memoles citra publik. Sebab, bukan tidak mungkin program-program tersebut hanya menjadi bagi-bagi kepentingan tertentu dan berpotensi terjadi praktik korupsi.

"Tapi jangan kemudian juga ya kita terjebak dalam populisme gitu, karena kan tentan gitu ya, salah satu ciri populisme yang disampaikan oleh Francis Fukuyama itu kan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip itu adalah populis, dan itu kemudian dipaksakan. Ini justru akan juga kekhawatirannya memang berpotensi pada bancakan-bancakan program," tegasnya.

"Lalu kemudian juga mencari keuntungan gitu ya, salah satu pihak-pihak tertentu, dan ini potensi korupsinya juga sangat tinggi, jadi itu yang kita khawatirkan," sambung dia.

2. Masih terlalu dini menilai masyarakat puas

Peluncuran e-Katalog versi 6.0, Selasa (10/12/2024). (Instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Neni pun memaparkan, meski dalam berbagai hasil survei kinerja Prabowo dipandang positif, namun masih terlalu dini jika menyebut masyarakat puas dengan pemerintahan. Mengingat, Prabowo masih punya pekerjaan menuntaskan masa jabatannya hingga lima tahun mendatang.

"Jadi kalau kemudian kita menilai hanya sebatas dari survei, itu sebetulnya masih terlalu dini gitu, karena ya kita tahu kan dalam 100 hari ini katakanlah ini adalah awal pemerintahan," ucapnya.

3. Awal yang manis pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo tiba di Brasil untuk hadiri KTT G20 (dok. Sekretariat Presiden)

Sebagaimana diketahui, Prabowo berhasil mengambil hati masyarakat melalui tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Kinerja Prabowo tembus hingga sekitar 80 persen dalam survei terbaru yang dirilis oleh tiga lembaga yakni LSN, Litbang Kompas, dan Indikator Politik.

Berdasarkan survei dari LSN yang dilakukan pada 13 sampai 20 Januari 2025, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo cukup tinggi dengan 87,5 persen.

Lalu, Litbang Kompas dalam survei yang digelar 4 hingga 10 Januari 2025, 80,9 persen masyarakat mengaku puas dengan Prabowo. Sedangkan survei Indikator Politik periode 16 sampai 21 Januari 2025, tingkat kepuasan publik ada di angka 79,3 persen.