Mega Ajak Masyarakat Tak Hujat Soeharto, Hasto: Dia Tak Punya Dendam

08 Jun 2021, 15:12 WIB

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi rencana Universitas Pertahanan RI (Unhan) mengukuhkan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap), untuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Megawati sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.

"Kepemimpinan Ibu Megawati sangat kuat dan penuh tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Ibu Megawati diakui mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi dan mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/6/2021).

1. Megawati minta agar Presiden ke-2 RI Soeharto tidak dihujat

Seorang pelajar melintas di depan mural mantan Presiden RI Soeharto dan BJ Habibie (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Selain itu, Hasto juga menyebut kepemimpinan Megawati menghadirkan rekonsiliasi nasional dan tidak ada dendam masa lalu. Dia menuturkan, Megawati pun melarang untuk menghujat Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Atas kiprah kepemimpinannya selama ini, Ibu Megawati tercatat telah menerima sembilan gelar Doktor Honoris Causa dari dalam dan luar negeri,” ujar Hasto.

2. Hasto katakan Megawati memiliki jejak kepemimpinan yang kuat

Hasto juga menilai, Megawati memiliki jejak kepemimpinan kuat sejak menjadi anggota MPR/DPR RI, wakil presiden, hingga saat menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia.

Sebab, saat kepemimpinan Megawati, kata Hasto, putri Presiden pertama RI Sukarno itu sudah melahirkan sejumlah lembaga atau institusi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Ibu Megawati telah meletakkan fondasi yang kuat bagi tata negara dan tata pemerintahan dengan tradisi demokrasi yang baik. Pemilu di bawah kepemimpinan beliau, anggaran sangat efektif dan dikenal sangat demokratis,” klaim dia.

Hasto menyampaikan, Megawati juga memiliki peran yang unik dalam upaya mendamaikan konflik di semenanjung Korea.

"Ibu Megawati sering diundang di forum-forum internasional menjadi pembicara kunci. Kehadiran beliau di forum internasional dan gelar doktor kehormatan yang diberi, merupakan bukti pengakuan akademik dalam kepemimpinan strategik," kata Hasto.

3. Megawati bisa membawa PDIP menjadi partai pemenang pemilu

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Tak hanya itu, lanjut Hasto, Megawati memimpin PDIP pada era Orde Baru yang penuh penindasan hingga puncak peristiwanya terjadi 27 Juli 1996. Saat ini, Megawati membawa PDIP menjadi partai pemenang pemilu dan berhasil mengantarkan kadernya, Joko "Jokowi" Widodo, menjadi presiden dua periode.

"Kami meyakini rencana Unhan memberi gelar profesor kehormatan kepada Ibu Megawati tidaklah mendadak, tapi telah melakukan kajian sejak lama, termasuk berbagai karya ilmiah dan pidato Ibu Megawati, baik di dalam maupun di luar negeri," tutur Hasto.

Perlu diketahui, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian mengatakan Unhan akan melakukan sidang senat terbuka pada Jumat (11/6/2021), dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

4. Kudeta PDIP pada masa Orde Baru

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Perlu diketahui, PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pernah mengalami kudeta oleh kubu Soerjadi pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Kudeta itu persisnya terjadi pada 22 Juni 1996, dengan berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan, Sumatra Utara, yang berhasil menurunkan dan mengganti Megawati sebagai pimpinan PDI.

KLB tersebut bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal, dalam hal ini unsur pemerintah.