Mega Celetuk soal Orba, TKN Sindir Banyak Menteri PDIP di Pemerintahan

28 Nov 2023, 16:27 WIB

Wahid; dan Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/11/2023) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan mengapa pihak yang berkuasa saat ini mau bertindak seperti zaman Orde Baru (orba).

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menegaskan pihaknya menghormati pernyataan Megawati tersebut sebagai tokoh bangsa. Namun Nusron menilai pernyataan dari pentolan PDIP itu kurang tepat. Dia lantas menyinggung menteri dari PDIP justru banyak berada di pemerintahan yang disebut ingin bertindak seperti orba tersebut.

Di antaranya menteri dari PDIP itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Sosial Tri Rismaharini, hingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

"Kemudian MenPANRB itu dari PDIP Jadi kalau kemudian dikatakan mirip orde baru, karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB, jangan Menpan RB nya itu dari, nah saya gak sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Kemudian mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga-tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh menteri sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu. Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas ya, kan lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," lanjut dia.

2. TKN menilai ciri Orde Baru tak sesuai dengan kondisi di pemerintahan Jokowi

Pengumuman struktural Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Jakarta Selatan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa

Nusron menyebut, ciri-ciri orde baru ialah kekuasaan dipegang oleh satu partai tertentu. Dia menegaskan, hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat ini. Jokowi merangkul banyak partai untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan, sehingga kekuasaan tersentralisasi.

"Tanda-tanda orde baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai," kata dia.

Nusron juga mengungkapkan, ciri-ciri lain dari Orde Baru, di mana intelijen negara dipakai untuk kepentingan mengintervensi masyarakat dan kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu.

"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen Negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu bukan oleh Pak Jokowi," jelas dia.

3. Megawati singgung penguasa ingin bertindak seperti orde baru

Megawati Soekarnoputri dalam acara Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa (dok. IDN Times/Istimewa)

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti zaman orde baru.

Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"(Ada yang mengingatkan) mestinya ibu gak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu gak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati.