Megawati Minta BMKG Memperbarui Peta Rawan Bencana Daerah, Ada Apa?

Dalam pengarahan Megawati yang disampaikan Hasto, Indonesia memiliki potensi bencana besar. Pada 2019, terjadi 11.500 gempa dengan berbagai magnitudo serta aspek loncatan curah hujan ekstrem. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan lingkungan masif, dipicu pembangunan yang tak memperhatikan keseimbangan alam. 

"Ibu Megawati selalu mengingatkan soal pentingnya BMKG dan seluruh informasi yang diberikan, bagaimana BMKG mampu memberikan informasi dengan aplikasi iptek yang dapat memberikan prakiraan cuaca secara dini, yang berkaitan dengan keberhasilan masa tanam, keselamatan nelayan, hingga edukasinya," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020).

Oleh sebab itu, kata Hasto, Megawati mengharapkan BMKG terus mengeluarkan peta daerah rawan bencana. Baik itu bencana tanah longsor, prakiraan cuaca terkait hujan ekstrem, kapan petani baik untuk menanam, hingga kapan nelayan bisa melaut dengan aman. 

"Dan kami harap BMKG bisa mengerjakan kerja sama penelitian cuaca bersama perguruan tinggi, sehingga penerapan teknologi modern untuk kepentingan petani nelayan dapat ditingkatkan," ujar dia.

Tak hanya itu, Megawati juga berpesan soal kebakaran hutan, di mana BMKG perlu memperkuat informasi potensi titik api dan memetakan daerah rawan likuefaksi, demi mencegah bencana seperti yang pernah terjadi di Kota Palu.

Sebab bagi PDIP, peta bencana dari BMKG sangat dibutuhkan para kepala daerah dalam menjabarkan peta ruang dan tata kota. PDIP memastikan semua kepala daerah dari partainya untuk selalu membasiskan tata kota wilayahnya, berdasarkan pengetahuan di peta rawan bencana dari BMKG.

"Seluruh peta bencana BMKG akan dijabarkan dalam peta ruang, arsitektur, dalam sistem desain rumah tahan gempa misalnya, sistem tata kota, sistem irigasi, perencanaan yang semesta sehingga kita sebagai bangsa sadar persoalan iklim dan bencana," tutur Megawati.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan kerawanan bencana di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data suhu udara dan intensitas hujan yang dikumpulkan sejak 90-an, menunjukkan adanya tren signifikan peningkatan suhu udara yang mencapai di atas 1 derajat celcius. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, sudah mencapai lebih dari 1,2 derajat celcius. 

Sejak 1.900, kata dia, tercatat juga tren peningkatan curah hujan. Sebelum 1950, loncatan tersebut terjadi rata-rata 10-20 tahun sekali. Tapi sejak 1970, intensitas hujan dalam waktu satu atau dua hari mencapai sampai lebih dari 400 mm, seperti yang terjadi pada Januari 2020.

"Oleh karenanya kalau lihat grafik ini, betapa lebih seringnya hujan ekstrem di 30 tahun terakhir yang mengancam kegiatan pertanian, pelayaran, dan keselamatan masyarakat," kata Dwikorita.

Sedangkan, untuk pemantauan gempa bumi pada 2017, ia menjelaskan, rata-rata terjadi 57 ribu kali per tahun dengan berbagai magnitudo. Bahkan, pada 2018 dan 2019 mencapai lebih dari 11 ribu kali.

"Melalui sekolah lapang BMKG, baik sekolah lapang iklim, cuaca nelayan, geofisika, maka kami berupaya berjuang keras agar para petani, nelayan, dan masyarakat umum mampu bertahan, mampu selamat, beradaptasi dengan kondisi cuaca dan geofisika tersebut," ujar Dwikorita.

"Bahkan dalam kondisi tersebut, petani, nelayan, masih mampu melaksanakan kegiatan produktif menghasilkan pangan, pelayaran, dan masyarakat mampu tetap tangguh dalam kondisi rentan ini," kata dia, menambahkan.

Dwikorita menyebutkan, pihaknya memerlukan mediator untuk menyampaikan informasi cuaca yang meliputi kepentingan petani, nelayan, dan penanggulangan bencana. Dalam konteks itu juga, Sekolah Lapang BMKG ini diperlukan agar pemanfaatan informasi dari BMKG bisa optimal dan mengurangi kesalahpahaman.