Megawati Resmi Sandang Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan

11 Jun 2021, 16:50 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam sidang senat terbuka Unhan pada Jumat, 11 Juni 2021. (Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya resmi menyandang gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan, Jumat (11/6/2021). Pemberian gelar akademik itu dilakukan dalam sidang senat terbuka dan disiarkan secara daring. Megawati menyandang gelar profesor bidang ilmu kepemimpinan strategi.

Hal itu tertuang di dalam surat keputusan Mendikbud-Ristek Nomor 33231/mpk.a/kp.05.00/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan akademik dosen tidak tetap yang memutuskan dan menetapkan dosen tidak tetap atas nama Megawati Soekarnoputri.

"Terhitung mulai 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan profesor dalam ilmu kepemimpinan strategi," ungkap Sekretaris Senat Akademik Unhan hari ini, yang membacakan surat keputusan dari Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian kemudian memasangkan toga dan memberikan map berwarna merah. Lalu, apa alasan Unhan memberikan gelar guru besar tidak tetap bagi Megawati? Apakah gelar itu diberikan atas motif politik?

1. Unhan kagum Mega sebagai perempuan pertama yang jabat wapres kemudian presiden

Megawati Soekarnoputri ketika menerima gelar profesor kehormatan di Universitas Pertahanan pada 11 Juni 2021 (Tangkapan layar YouTube)

Di dalam pidato sambutannya, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Prof Amarulla Octavian mengaku kagum lantaran Mega adalah perempuan pertama di dunia yang berhasil menempati posisi wakil presiden pada periode 1999 - 2002. Lalu, ia juga berhasil duduk sebagai presiden pada periode 2002 - 2004.

Bila merujuk ke sejarahnya, Mega ketika itu naik sebagai presiden melalui proses menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan di sidang istimewa. Mega pernah berlaga mengikuti pilpres yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan berpasangan bersama Prabowo Subianto pada 2009, namun kalah.

"Di kalangan pemimpin dunia belum ada seorang perempuan dapat menjabat berturut-turut sebagai wakil presiden lalu presiden. Sejarah juga mencatat jarang seorang presiden adalah putri dari presiden sebelumnya," kata Amarulla yang diikuti tepuk tangan hadirin.

Ia mengatakan, Unhan menilai Mega sebagai pemimpin yang sukses membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit pada 1998. Amarulla juga menyinggung penghargaan gelar doktor honoris causa yang pernah diterima Mega dari beberapa kampus di dalam dan di luar negeri, semakin mengukuhkan fakta bahwa ia layak diberi gelar guru besar tidak tetap oleh Unhan.

"Itu merupakan bukti pengakuan akademik atas kepakaran beliau dalam kepemimpinan strategis yang juga terkait bidang pertahanan," tutur dia lagi.

2. Mega dipuji karena menjadikan Pancasila sebagai dasar pembangunan negara

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Amarulla juga sempat menyinggung bahwa selama memimpin, Mega dianggap telah menggunakan Pancasila secara konsisten dalam membangun Indonesia. "Beliau juga menggunakan Pancasila sebagai landasan bagi pembuatan kebijakan negara," kata dia.

Ketika Mega masih memimpin, Pancasila disebut-sebut digunakan sebagai sistem nilai dan pedoman kehidupan bernegara. "Yang terpenting juga bagaimana menjadikan Pancasila sebagai dasar haluan pembangunan negara guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan berkebudayaan," ujarnya.

Menurut Unhan, tidak bisa sembarang kampus memberikan gelar guru besar tidak tetap. Kampus tersebut harus memiliki akreditasi A.

3. Pengukuhan Mega sebagai guru besar turut disaksikan Menhan Prabowo

Megawati Soekarnoputri dan Menhan Prabowo Subianto di kampus Unhan (Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan)

Pengukuhan Mega sebagai guru besar tidak tetap, juga disaksikan secara langsung oleh beberapa pejabat tinggi dan menteri. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Banyak yang menduga pemberian gelar guru besar tidak tetap memiliki motif politik, karena pengelolaan Unhan berada di bawah Kementerian Pertahanan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, termasuk salah satu individu yang menyebut pemberian gelar guru besar tidak tetap bermuatan politis. Ia menduga Mega diberikan gelar itu agar bisa dilakukan lobi-lobi jelang Pemilu 2024.

Apalagi, kata dia, Unhan berada di bawah pengelolaan Kemhan. Sebagai salah satu persyaratan bisa menerima gelar guru besar tidak tetap, Mega lalu menulis paper yang masuk jurnal ilmiah Unhan.

Namun, banyak yang mengkritik paper tersebut karena dianggap tidak layak. Di dalam paper berjudul "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004", Mega selaku penulis malah memuji diri sendiri ketika masih duduk sebagai RI1.

"Itu ketentuan formalitas dari Kemenristek Dikti lah," kata Ujang ketika dihubungi IDN Times pada 9 Juni 2021.

Ujang berani berpendapat demikian lantaran ia juga masih menjadi dosen. Ia mengaku sudah mengajar di kampus selama 13 tahun.

Dalam pandangannya, sudah menjadi hal jamak ketika pemberian gelar akademik seperti guru besar tidak tetap atau honoris causa lantaran dipicu motif politik.

"Karena bila para penerima gelar akademik itu kredibel, maka publik tidak akan protes di dunia maya," ujarnya.

Ia pun melihat pemberian gelar guru besar tidak tetap terkesan tidak serius, lantaran paper yang ditulis Mega tidak kredibel. "Jurnalnya ditulis dalam Bahasa Indonesia pula, seharusnya kan menggunakan Bahasa Inggris dan diindeks di Scopus," kata dia.

Sementara, IDN Times telah menghubungi Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhan Jonni Mahroza untuk mengonfirmasi karya Mega itu, namun pesan kami hanya dibaca dan tidak direspons.