Mahfud MD Jamin Pemerintah Cairkan Anggaran KPU untuk Pemilu 2024
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjamin bahwa pemerintah akan mencairkan anggaran yang diperlukan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Mahfud juga memastikan bahwa pemerintah akan mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya.
Mahfud menegaskan, instrumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemilu sudah disiapkan oleh pemerintah. Instrumen itu termasuk kesiapan anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan.
“Supaya tidak ada salah paham. Misalnya, ada berita bahwa Pemilu tersendat karena dananya lambat cair. Itu tidak juga,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).
1. Dana KPU sudah disediakan pemerintah
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat. (IDNTimes/Melani Putri)Mahfud menegaskan, dana untuk KPU sudah disiapkan oleh pemerintah. Saat ini, kata dia, usulan tambahan anggaran KPU yang sudah disetujui oleh pemerintah adalah sebesar Rp1,24 triliun.
Mahfud mengatakan, sebab penyelenggaraan Pemilu dilakukan bertahap setiap tahunnya, maka pencairan pun akan dilakukan bertahap, tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.
“Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan, disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar dia.
Baca Juga: Bawaslu Desak Dana Rp2 Triliun untuk Tahapan Pemilu Segera Dicairkan
Baca Juga: Tahapan Pemilu Mepet Tapi Dana Belum Ada, Ketua KPU: Cairnya Kapan?
2. KPU diminta buat DIPA ke Kemenkeu
Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Mahfud juga meminta KPU menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar anggaran KPU bisa segera dicairkan.
“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada DIPA, belum bisa. Karena itu melanggar keuangan negara,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, usulan dari KPU tentang penggunaan anggaran sudah disetujui. Misalnya untuk kenaikan biaya panitia. Namun, kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah, belum disetujui.
3. Anggota DPR minta pemerintah segera cairkan dana pemilu KPU
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran KPU untuk Pemilu 2024 sebesar Rp4,4 triliun. Guspardi mengatakan, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 membutuhkan anggaran yang memadai.
Sebagai informasi, dari anggaran KPU untuk tahun 2022 senilai Rp8,06 triliun, baru dicairkan sebesar Rp3,6 triliun.
“Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,4 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah,” kata Guspardi.
Guspardi mengatakan, pemerintah perlu segera mencairkan kebutuhan keuangan untuk KPU agar bisa menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara Pemilu. Apalagi, kata dia, tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.
“Dalam waktu dekat, KPU akan melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022, kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual juga tahapan lainnya,” kata Guspardi.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Anggaran KPU Rp4 Triliun
Baca Juga: Anggaran Tahapan Pemilu Belum Cair, Ini Siasat yang Dijalankan KPU
Topik:
Berita Terkini Lainnya
