Mendagri: Dana Rp9 T untuk Pemulihan Bencana Sumatra Belum Terserap

21 Oct 2026, 23:08 WIB3 min read

Cantika Lutfiah M

News

Channel

Add Us on Google

Mendagri: Dana Rp9 T untuk Pemulihan Bencana Sumatra Belum Terserap

Tito Karnavian, Rapat Koordinasi terkait Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan Pascabencana Sumatra, di Jakarta, pada Rabu (21/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Dana pemulihan bencana Sumatra sekitar Rp9 triliun pada 2026 belum terserap akibat proses dokumen dan lelang yang memakan waktu, sehingga sejumlah program dialihkan ke 2027.
Pemerintah mengalokasikan Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra selama 2026-2028; alokasi 2026 disesuaikan dari Rp39,1 triliun menjadi Rp29,9 triliun.
Penanganan banjir dan longsor Sumatra terhambat bencana susulan yang kembali merusak infrastruktur, sehingga pemerintah perlu mempercepat pemulihan sekaligus mengantisipasi musim hujan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

November 2025

Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Bencana susulan terus merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.

2026

Sekitar Rp9 triliun anggaran pemulihan belum terserap akibat proses dokumen dan lelang yang lama. Alokasi kementerian dan lembaga disesuaikan dari sekitar Rp39,1 triliun menjadi Rp29,9 triliun.

Rabu (21/10/2026)

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kendala penyerapan anggaran dan sulitnya rehabilitasi Sumatra dalam rapat koordinasi di Jakarta. Pemerintah diminta mempercepat pekerjaan sambil mengantisipasi musim hujan.

2027

Program yang belum dapat diselesaikan pada 2026 direncanakan dialihkan. Anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp42 triliun jika Rp9 triliun yang belum terserap ditambahkan ke alokasi sekitar Rp33 triliun.

2028

Pemerintah merencanakan alokasi Rp28 triliun untuk pemulihan bencana Sumatra sebagai bagian dari anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Anggaran sekitar Rp9 triliun untuk pemulihan bencana Sumatra pada 2026 belum terserap dan direncanakan dialihkan ke 2027.
Who?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kementerian dan lembaga pemerintah, serta masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra terlibat dalam proses pemulihan.
Where?
Pemulihan berlangsung di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor; perkembangan penanganannya dibahas dalam rapat koordinasi di Jakarta.
When?
Kondisi anggaran terjadi pada 2026. Rapat koordinasi berlangsung di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Bencana banjir dan longsor terjadi sejak November 2025.
Why?
Penyerapan terlambat karena pengajuan, pemeriksaan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan proses lelang memerlukan waktu. Bencana susulan juga kembali merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.
How?
Pemerintah menunda sejumlah program ke 2027 agar proyek tidak dipaksakan hingga berisiko terlambat dan terkena penalti. Dana Rp9 triliun diharapkan ditambahkan ke alokasi 2027 sekitar Rp33 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah punya uang Rp9 triliun untuk memperbaiki Sumatra setelah banjir dan longsor. Tapi uang itu belum dipakai karena urusan kertas dan memilih pekerja lama. Pak Tito bilang pekerjaan bisa lanjut ke 2027. Jembatan dan jalan yang sudah diperbaiki juga rusak lagi karena bencana datang lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Meski pemulihan Sumatra menghadapi hambatan administrasi dan bencana susulan, pemerintah telah menyiapkan pendanaan besar hingga 2028 serta menjaga agar proyek tidak dipaksakan secara tergesa-gesa. Rencana penggunaan dana juga telah memiliki sasaran jelas, dari jalan dan rumah hingga tambak serta sawah, sambil mempertimbangkan antisipasi risiko pada musim hujan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggaran sekitar Rp9 triliun untuk pemulihan bencana Sumatra belum terserap pada 2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, keterlambatan proses administrasi hingga lelang membuat sejumlah kementerian dan lembaga memilih mengalihkan pengerjaan program ke 2027.

Di sisi lain, penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 di Sumatra, masih menghadapi tantangan karena bencana susulan terus terjadi di sejumlah daerah. Infrastruktur yang sudah diperbaiki bahkan kembali rusak akibat bencana tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan Pascabencana Sumatra, di Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).

1. Dana Rp9 triliun belum terserap karena lamanya proses lelang

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Tito menjelaskan, proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu sebelum anggaran dapat digunakan. Dalam tahap pengajuannya, kementerian dan lembaga harus menyelesaikan persyaratan dokumen serta proses lelang yang bisa memakan waktu lama.

“Di Kementerian Keuangan kan ada pembahasan dokumen, ada persyaratan dokumen mana titik yang mau dikerjakan secara detail. Nah proses ini yang hampir 2 bulan belum lagi lelang, lelangnya itu ada yang sampai 2 bulan seperti di KKP Juni lelangnya baru goal-nya September,” kata Tito.

Akibatnya, sejumlah program diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Pemerintah pun memilih menunda pengerjaan daripada memaksakan proyek yang berisiko terlambat dan menimbulkan penalti bagi kontraktor.

2. Anggaran pemulihan bencana mencapai Rp100,1 triliun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung penanganan bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025) (dok. Humas Kemendagri)

Tito mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra selama tiga tahun dari 2026 hingga 2028.

“Masing-masing 2026 yakni Rp39 triliun, Rp33 triliun untuk tahun 2027, dan Rp28 triliun untuk tahun 2028,” ujarnya.

Namun, alokasi anggaran untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada 2026 mengalami penyesuaian dari sekitar Rp39,1 triliun menjadi Rp29,9 triliun. Selisih sekitar Rp9 triliun tersebut diharapkan dapat dialihkan ke tahun berikutnya.

3. Anggaran pemulihan pada 2027 diperkirakan mencapai Rp42 triliun

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah berharap, anggaran Rp9 triliun yang belum terserap pada tahun 2026 dapat ditambahkan ke alokasi sekitar Rp33 triliun untuk 2027. Dengan demikian, total anggaran pemulihan bencana Sumatra pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp42 triliun.

“Harapan kami, anggaran yang Rp9 triliun itu jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya buat jalan ini, buat rumah ini, buat tambak ini, buat sawah ini,” ujar Mendagri.

Menurutnya, jika anggaran hangus, program pembangunan yang sudah direncanakan dikhawatirkan tidak terlaksana dan masyarakat terdampak kembali dirugikan.

4. Mendagri sebut penanganan bencana Sumatra sangat sulit

Selain persoalan anggaran, pemerintah juga menghadapi kesulitan karena bencana susulan terus terjadi. Infrastruktur yang sudah diperbaiki dapat kembali rusak akibat banjir bandang dan longsor.

“Sudah dibangun jembatannya terseret lagi, jalannya sudah dibangun longsor lagi,” kata Tito.

Kondisi tersebut membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan kembali. Pemerintah juga harus mengantisipasi bencana susulan, terutama menjelang musim hujan.

“Nah ini harus bekerja cepat kita ya, terutama mengantisipasi musim hujan nanti,” pungkasnya.