Kementerian PKP Bangun 7.952 Hunian Tetap buat Korban Bencana Sumatra di 2026
Kementerian PKP menargetkan 7.952 huntap bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2026, didukung anggaran Rp2,219 triliun serta fasilitas umum.
Untuk 2027, Kementerian PKP mengusulkan 17.654 huntap senilai sekitar Rp5,196 triliun, termasuk tambahan 692 unit bagi Kabupaten Pidie Jaya.
Pembangunan terkendala kesiapan lahan dan akses, termasuk 250 unit di Aceh Utara; realisasi anggaran 2026 tercatat Rp197 miliar atau 8,92 persen per 21 Oktober.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Sumatra pada 2026. Pembangunan dilakukan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Namun, pembangunan masih menghadapi kendala kesiapan lahan dan akses menuju sejumlah lokasi. Kementerian PKP juga mengusulkan pembangunan 17.654 unit huntap pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp5,196 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul, yang mewakili Menteri PKP dalam Rapat Koordinasi terkait Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan Pascabencana Sumatra, di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
1. Jumlah sebaran pembangunan huntap di 3 provinsi
Hunian tetap di Kabupaten Aceh Utara yang dikebut agar rampung sebelum Idulfitri 2026. (Dokumentasi Kemenko Polkam) Kementerian PKP mengalokasikan anggaran Rp2,219 triliun untuk membangun 7.952 unit huntap beserta fasilitas pendukung pada 2026. Dalam pemaparannya, Teddy menegaskan penyesuaian anggaran tidak mengubah target pembangunan.
“Alokasi anggaran yang semula kami ajukan ke Kementerian Keuangan sebesar Rp2,339 triliun, turun Rp2,219 triliun. Tetapi tidak mengurangi target output Pak Menteri,” ujarnya.
Pembangunan tersebut tersebar di tiga provinsi, dengan alokasi 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatra Utara, dan 813 unit di Sumatra Barat.
Selain rumah tapak, pembangunan juga mencakup fasilitas pendukung, seperti sarana peribadatan, balai serbaguna, jalan lingkungan, dan saluran air.
2. Kementerian PKP usulkan 17.654 huntap dengan anggaran Rp5,196 triliun pada 2027
Hunian tetap relokasi korban gempa Cianjur yang dibangun Kemen PUPR (Antara/HO) Teddy memaparkan, pembangunan hunian bagi korban bencana akan dilanjutkan pada 2027. Kementerian PKP mengusulkan pembangunan 17.654 unit huntap dengan anggaran sekitar Rp5,196 triliun.
Usulan tersebut telah dimasukkan dalam pemutakhiran rencana aksi dan akan dibahas bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pada bulan November nanti.
“Jadi masih ada kebutuhan 17.654 unit dengan nilai Rp5,196 triliun. Semula Rp5,067 triliun. Tetapi karena ada kebutuhan baru dari Kabupaten Pidie Jaya, Pak Menteri, tambahan 692 unit,” kata Teddy.
3. Pembangunan huntap terkendala kesiapan lahan
Ilustrasi. Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah) Teddy mengatakan, kesiapan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan huntap di sejumlah daerah, termasuk Aceh Utara. Persoalan penilaian aset tanah dan ketidaksepakatan masyarakat terhadap nilai tanah membuat sebagian lokasi belum bisa dikerjakan.
“Jadi di Aceh Utara masih ada 250 unit yang lahannya belum siap untuk dikerjakan,” ujar Teddy.
Ia pun meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, mengingat kebutuhan pembangunan pada 2027 di Aceh Utara diperkirakan mencapai 4.000 unit.
“Kami mohon bantuannya supaya bisa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tolong segera dipercepat proses untuk KJPP-nya,” katanya.
4. Kementerian PKP targetkan realisasi anggaran 97 persen
Huntap rampung dibangun Kemenkopolkam di Kabupaten Aceh Utara (dok. Satgas PRR/Kemenkopolkam) Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 97 persen hingga akhir 2026. Berdasarkan pemaparan dengan batas data pada 21 Oktober 2026 pukul 08.00, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp197 miliar atau 8,92 persen.
Kementerian PKP menargetkan realisasi meningkat menjadi 38,95 persen pada 1 November 2026, sebelum mencapai target akhir tahun.
“Jadi diharapkan di sini di akhir tahun, ada 95,07 persen yang bisa diproses penerapannya,” ujar perwakilan Kementerian PKP. Karena target dari Kementerian PKP sudah dicarangkan oleh Bapak Menteri, itu adalah 97 persen,” kata dia.
Kementerian PKP berharap pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target agar masyarakat terdampak bencana di Sumatra segera memperoleh tempat tinggal yang layak.
