Mendagri: Kesehatan Jiwa Anak-Remaja Perlu Jadi Perhatian Pemda

Ia menyadari, kemampuan fiskal masing-masing daerah sangat beragam. Menurutnya, bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar program tersebut tetap dapat berjalan.

Selain itu, Mendagri menekankan perlunya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah terkait pentingnya isu tersebut sehingga dukungan yang diberikan dapat optimal. Karena itu, ia mengusulkan perlunya pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah untuk membahas isu tersebut. “Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” jelasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal agar isu tersebut masuk ke dalam APBD. Pihaknya juga bakal menerbitkan surat edaran terkait peran pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Penjelasan mengenai peran tersebut akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait.

“Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Menurutnya, langkah tersebut dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu tersebut.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada.

Di akhir pertemuan tersebut, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.