Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga keamanan data pemilih Pilkada Serentak 2024.
Ia menegaskan, data pemilih tersebut harus mendapatkan pengawasan dan tidak boleh bocor sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
Tito mengatakan, apabila terjadi kebocoran data pemilih, maka bukan tidak mungkin ketua dan jajaran komisioner KPU akan tersandung kasus hukum.
"Masalah sistem keamanan, kami mohon karena ini data adalah by name, by address, dan ada beberapa fitur yang harus mendapat perlindungan data pribadi karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," katanya saat menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke KPU untuk Pilkada 2024 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).
"Itu ada risiko hukum kalau terjadi kebocoran," sambung Tito.
Oleh sebab itu, Tito menuturkan, KPU mendapat dukungan pengamanan data pemilih dari berbagai lembaga negara yang berkaitan dengan keamanan siber, yakni Kemendagri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Polri.
"Jadi mohon, sama-sama kita jaga. Apalagi nanti kalau sudah data ini diserahkan kepada teman-teman partai politik. Jadi, fitur-fitur yang harus dilindungi tentunya, itu yang dapat kita lindungi," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Tito pun menyebut, DP4 pada Pilkada Serentak 2024 tercatat ada 207.110.768 jiwa.
Data tersebut secara langsung diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU sebagai persiapan perumusan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 yang digelar November 2024 mendatang.
"Jumlah DP4 207.110.768 jiwa per 27 November 2024" kata dia.
Berdasarkan data yang dipaparkan Tito, jumlah DP4 didominasi oleh perempuan yang jumlahnya mencapai 103.882.020 jiwa. Sementara, jumlah DP4 laki-laki tercatat sebanyak 103.228.748 jiwa.
Tito menjelaskan, dinamika data kependudukan di Indonesia sangat tinggi karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni terkait jumlah penduduk yang meninggal, pindah domisili, hingga dihapusnya hak pilih karena terdaftar sebagai aparat TNI-Polri.
"Rata-rata penerbitan akta kematian per bulan selama tahun 2023 yakni 165.758 jiwa; rata-rata peristiwa pindah datang per bulan selama tahun 2023 sejumlah 676.856 jiwa; serta adanya perubahan pekerjaan TNI-Polri," ujarnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.