Mendagri Dorong Pemanfaatan Rilis Publikasi Statistik Perumahan BPS

14 Agu 2026, 09:16 WIB

Ezri Tri Suro

News

Channel

Add Us on Google

Mendagri Dorong Pemanfaatan Rilis Publikasi Statistik Perumahan BPS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemanfaatan secara maksimal publikasi statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. (Dok. Kemendagri)

Intinya Sih

5W1H

Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan statistik perumahan BPS sebagai dasar kebijakan dan anggaran untuk menekan backlog hunian.
Data BPS menunjukkan jumlah masyarakat tanpa rumah serta penghuni rumah tidak layak berkurang; pemerintah mendukung program tiga juta rumah, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR.
Kepala daerah diimbau mengalokasikan APBD sektor perumahan dan melibatkan swasta, karena perbaikan hunian dinilai dapat menekan kemiskinan, meningkatkan IPM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mendagri mendorong pemanfaatan publikasi statistik perumahan BPS secara maksimal sebagai dasar kebijakan dan penganggaran untuk menekan backlog perumahan.
Who?
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, BPS, Kementerian PKP, pemerintah daerah, serta peserta acara termasuk Amalia Adininggar Widyasanti, Maruarar Sirait, dan Heru Pudyo Nugroho.
Where?
Di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta.
When?
Kamis, 13 Agustus 2026, dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026.
Why?
Data statistik perumahan diperlukan untuk memantau backlog, menentukan penanganan yang tepat sasaran, serta memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.
How?
Pemerintah pusat dan daerah didorong memakai data BPS, mengalokasikan APBD, mendukung program tiga juta rumah, pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR, serta melibatkan sektor swasta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemanfaatan secara maksimal publikasi statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Menurutnya, data yang terukur dari BPS dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan unit rumah yang layak huni. Secara umum, backlog perumahan terbagi dalam dua kategori, yakni backlog 1, yaitu jumlah keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri, dan backlog 2, yaitu jumlah keluarga yang memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.

Melalui publikasi statistik perumahan, BPS menyediakan data mengenai kondisi perumahan masyarakat yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan backlog sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.

"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang," katanya saat menghadiri acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

1. Dukung program perumahan

ilustrasi perumahan baru (unsplash.com/Alhidayah Kadar Regency)

Mendagri menegaskan, Presiden memberikan atensi terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat kecil, termasuk masalah perumahan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendukung langkah-langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mewujudkan program tiga juta rumah, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah pun telah memperluas definisi MBR.

"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja," ujarnya.

2. Mendagri mendukung langkah Menteri PKP

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain mendorong peningkatan peran pemerintah daerah, Mendagri mendukung langkah Menteri PKP dalam membangun ekosistem yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan. Menurutnya, sektor swasta memiliki peran besar dalam mempercepat penyediaan hunian sehingga backlog perumahan dapat ditekan secara lebih optimal.

"Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada. Juga dalam rangka bedah rumah," terangnya.

3. Imbauan kepada kepala daerah

Ilustrasi kepala daerah. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Mendagri mengimbau kepala daerah memanfaatkan data dalam publikasi statistik perumahan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan perumahan di daerah masing-masing, termasuk dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor perumahan. Menurutnya, penanganan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai indikator pembangunan.

Ketika persoalan perumahan dapat ditangani, angka kemiskinan dapat berkurang dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat. Selain itu, perbaikan sektor perumahan juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

"Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah," pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.