Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mendagri: Pemulihan Bencana Sumatra Rampung 2028, Anggaran Rp100,166 T
Mendagri sekaligus Ketua Satgas PRRP Tito Karnavian usai rapat bersama DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Mendagri Tito Karnavian menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatra selesai pada 2028 dengan total anggaran Rp100,166 triliun yang dialokasikan selama tiga tahun mulai 2026.
  • Anggaran dibagi bertahap: Rp38,9 triliun untuk 2026, Rp32,9 triliun untuk 2027, dan Rp28,2 triliun untuk 2028, dengan fokus utama pada infrastruktur dan hunian tetap.
  • Kementerian Pekerjaan Umum menerima porsi terbesar Rp69 triliun, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap hingga 2027.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
25 Mei 2026

Mendagri Tito Karnavian melaporkan kepada Satgas DPR RI bahwa anggaran pemulihan bencana Sumatra sebesar Rp100,166 triliun telah disetujui pemerintah. Ia menjelaskan pembagian anggaran untuk periode 2026 hingga 2028.

2026

Pemerintah memulai program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan anggaran Rp38,9 triliun. Fokus utama tahun ini mencakup pembangunan infrastruktur, sungai, jalan, sekolah, dan hunian tetap.

2027

Tahap kedua pemulihan dilaksanakan dengan anggaran Rp32,9 triliun. Prioritas diarahkan pada penyelesaian proyek-proyek lanjutan termasuk pembangunan hunian tetap yang ditargetkan selesai paling lambat tahun ini.

2028

Tahun terakhir pelaksanaan program pemulihan bencana Sumatra dengan alokasi dana Rp28,2 triliun. Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi rampung pada akhir tahun ini.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah menargetkan pemulihan bencana alam di Sumatra selesai pada tahun 2028 dengan total anggaran Rp100,166 triliun yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta hunian tetap.
  • Who?
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatra bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
  • Where?
    Kegiatan pemulihan difokuskan di wilayah-wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra, sementara pengumuman rencana dilakukan di Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Program berlangsung selama tiga tahun mulai 2026 hingga 2028. Pernyataan resmi disampaikan pada Senin, 25 Mei 2026.
  • Why?
    Pemulihan dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana agar korban tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara dan infrastruktur vital dapat kembali berfungsi normal.
  • How?
    Pemerintah mengalokasikan dana bertahap: Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Anggaran disalurkan ke berbagai kementerian sesuai bidang pekerjaan prioritas.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pak Tito mau bantu orang-orang di Sumatra yang kena bencana. Katanya nanti dari tahun 2026 sampai 2028 semua akan dibangun lagi. Uangnya banyak sekali, seratus triliun lebih. Mereka mau bangun jalan, sekolah, rumah, dan sungai supaya orang bisa tinggal dengan aman lagi. Sekarang rencananya sudah disetujui pemerintah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Rencana pemulihan bencana di Sumatra menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap percepatan rehabilitasi wilayah terdampak. Dengan alokasi anggaran besar dan dukungan lintas lembaga, langkah ini mencerminkan koordinasi yang matang. Fokus pada infrastruktur, sekolah, serta hunian tetap menandakan perhatian nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat agar kehidupan mereka segera pulih dengan lebih layak.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatra, Tito Karnavian, menargetkan pemulihan bencana Sumatra akan diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk kurun waktu tiga tahun tersebut. Jumlah anggaran ini akan dibagi di masing-masing termin waktu, di mana pada 2026 dianggarkan sebesar Rp38,9 triliun, 2027 sebesar 32,9 triliun dan 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

"Untuk tahun 2026 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun, dan tahun 2028, Rp28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun," sambung dia.

Tito mengatakan, Satgas PRRP telah memetakan sejumlah pekerjaan yang akan diprioritaskan pada tahun 2026, di antaranya pengerjaan infrastruktur, sungai, jalan, sekolah, dan hunian tetap (huntap). Dia tidak ingin korban bencana Sumatra terlalu lama menginap di hunian sementara (huntara).

"Setelah itu ada yang lain-lain pada 2026 prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu tahun 2027," kata mantan Kapolri itu.

Tito mengatakan, jumlah anggaran Rp100,166 triliun akan disebar ke masing-masing kementerian/lembaga yang terlibat dalam pemulihan bencana Sumatra. Menurut dia, anggaran paling banyak akan disebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp69 triliun selama kurun waktu 2026, 2027, dan 2028.

Kemudian, sebanyak Rp7,4 triliun akan disebar ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selama dua tahun untuk mengerjakan hunian tetap selama dua tahun ke depan.

"Kalau huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara. Ini alhamdulillah sudah disetujui. Nanti tinggal tadi Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 yang 38 triliun. Nanti kementerian/lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya," ucap dia.

Editorial Team

Related Article