Mendagri: Penunjukan Paulus Waterpauw Jadi Penjabat Gubernur Sesuai UU
Jakarta, IDN Times - Meski menuai sejumlah protes, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw di kantor Kemendagri pada Kamis, 12 Mei 2022. Paulus adalah satu-satunya pejabat tinggi madya yang berlatar belakang dari kepolisian.
Namun, menurut Tito, penunjukkan Paulus tak melanggar ketentuan undang-undang. Sebab, Paulus telah pensiun dari kepolisian.
"Pak Waterpauw sudah pensiun, cuma alih status (dari ASN BNPP)," ungkap Tito, kemarin.
Bahkan, menurut mantan Kapolri itu, bila ada pejabat dari kepolisian dan TNI yang dicalonkan, maka bukan berarti mereka harus dipensiunkan.
"Yang penting tidak menjabat aktif di institusinya. Ini kan menggunakan mekanisme seperti sebelum-sebelumnya, yaitu alih status atau ditugaskan di luar instansinya," kata Tito.
Sementara, Paulus mengatakan akan menggunakan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat dalam menjalankan tugasnya. Ia mengaku tak akan menggunakan cara-cara kekerasan meski Papua Barat juga rawan konflik senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Tidak (menggunakan pendekatan keamanan). Kita akan dialog. Pendekatan humanis itu penting," ujar Paulus, kemarin.
Lalu, apa pesan khusus yang disampaikan Tito kepada Paulus ketika dilakukan pertemuan tertutup?
1. Paulus diminta komunikasikan soal DOB ke semua pihak
Lebih lanjut, Paulus mengatakan akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah. Kerja sama juga dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kan ada agenda besar strategis yang dilaksanakan oleh seorang penjabat. Kami akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, para penyelenggara umum di Papua dan Papua Barat," tutur Paulus.
Ia pun mengaku dititipi sejumlah pesan oleh Tito ketika pertemuan tertutup. Pesan itu antara lain membantu untuk menyukseskan Pemilu 2024, pelaksanaan aksi untuk Daerah Otonom Baru (DOB), otonomi khusus di Papua dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di daerah.
"Ada juga hal lain seperti kemiskinan ekstrem di Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang di depan, itu kita tangani bersama," katanya.