Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Mendagri Tito Apresiasi DPR Akhirnya Sahkan UU DKJ

Sunariyah Sunariyah
Mendagri Tito Karnavian tegaskan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)
Mendagri Tito Karnavian tegaskan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi DPR atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU. 

Tito menilai, disahkannya aturan tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap proses transisi pemerintahan Provinsi Jakarta dari berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi DKJ. 

"Sebagaimana kita pahami dan ketahui bersama, bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini kita kenal sebagai Daerah Khusus Ibu Kota akan mengalami transisi menjadi Daerah Khusus Jakarta, yang akan memperkuat kedudukannya secara regional maupun global," ujar Mendagri membacakan pandangan akhir pemerintah pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). 

1. Diusulkan DPR

Rapat paripurna ke-8 masa sidang I tahun Sidang 2024/2025 di Gedung Nusantara II pada Selasa (19/11/2024). (IDN Times/Amir Faisol)

Mendagri menjelaskan, DPR melalui Badan Legislasi telah mengusulkan perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 lantaran melihat adanya kekosongan hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintahan.

DPR kemudian bersurat kepada Presiden perihal penyampaian RUU usul DPR, mengenai perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024. 

2. Presiden tunjuk Mendagri dan Menteri Hukum untuk bahas aturan itu

Rapat Baleg DPR dengan Pemerintah (dok. Humas Kementerian Hukum)

Presiden kemudian membalas surat tersebut dengan menunjuk Mendagri dan Menteri Hukum sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas aturan itu.

Lebih lanjut, pemerintah merespons dengan merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi DPR RI, Komite I DPD RI dan Tim Pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan pembahasan terhadap 34 Daftar Inventarisasi Masalah dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama pada tanggal 18 November 2024," ujarnya. 

3. Pembahasan aturan dilakukan secara konstruktif

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Baleg DPR dengan Pemerintah (dok. Humas Kementerian Hukum)

Mendagri menyebut, proses pembahasan aturan itu telah dilakukan secara konstruktif oleh semua pihak. Karena itu, dirinya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan sehingga proses pembahasan berlangsung lancar.

"Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai," pungkasnya.

Editor’s Picks
Tok! DPR Sahkan RUU DKJ Jadi UU, Ada 4 Pasal Baru dari DPR
Topics
DPR RIRUU DKJmendagritito karnavianUpdate meDaerah Khusus Jakarta

Editorial Team

EditorSunariyah Sunariyah

Tonton lebih seru di