Mendikdasmen Siapkan PJJ bagi Sekolah Terdampak Karhutla di Kalimantan

Kendati demikian, Mu'ti menyatakan masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat mengenai kebijakan PJJ, termasuk apakah sekolah harus diliburkan sementara. Sebab, semua kegiatan pembelajaran sepenuhnya merupakan otoritas pemerintah daerah secara kelembagaan.

Mu'ti juga belum memutuskan untuk meliburkan sekolah di daerah-daerah terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun, ia meminta agar keselamatan siswa tetap menjadi prioritas.

"Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena kebijakan pembelajaran itu memang secara kelembagaan otoritasnya ada pada pemerintah daerah. Tetapi sesuai dengan prosedur tetap yang kami sampaikan, agar keselamatan dan kesehatan murid ini harus tetap diutamakan," kata Mu'ti.

Mu'ti juga masih menunggu laporan lengkap dari pemda mengenai dampak dari Karhutla terhadap kegiatan pembelajaran di daerahnya. Di sisi lain, Kemendikdasmen saat ini juga masih fokus terhadap penanganan di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah daerah itu diguncang gempa berkekuatan 7,7 magnitudo.

Adapun, terkait penanganan di NTT, Mu'ti telah mengirim tim untuk mendirikan sekolah darurat untuk anak-anak supaya bisa belajar, walaupun tentu situasinya masih dihantui dengan gempa susulan.

"Intinya adalah bagaimana keselamatan murid tetap kita utamakan dan pembelajaran dapat dilaksanakan sepanjang tetap menjamin keselamatan dari semua murid kita," kata dia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan libur sekolah secara sementara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan. Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas.

Menurut dia, peliburan sekolah bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Kebijakan ini sebagai langkah perlindungan sementara tanpa harus mengorbankan pendidikan anak-anak. Ia meminta pembelajaran tetap dilaksanakan melalui metode daring atau penugasan dari rumah apabila kondisi memungkinkan.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan libur sekolah secara sementara di wilayah yang terdampak, khususnya apabila kualitas udara sudah berada pada tingkat yang tidak sehat bagi anak-anak. Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas," kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).