Anggota DPR Desak Karhutla Kalimantan Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
- Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya semakin memburuk.
- BNPB mencatat titik panas terbanyak berada di Kalimantan Tengah, sementara kabut asap menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah.
- Penanganan didorong melalui water bombing dan tim darat gabungan, menyusul dampak pada ISPA, sekolah, transportasi, serta negara tetangga.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin memburuk.
Karhutla Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat. Kabut asap pekat dampak karhutla juga menurunkan jarak pandang drastis di sejumlah wilayah.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
1. Pemerintah jangan hanya menyajikan titik hotspot
Anggota Komisi IV Daniel Johan sebut kerugian negara imbas pagar laut Tangerang bisa tembus Rp300 T. (Dok. Fraksi PKB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.
Di beberapa daerah, jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter. Bahkan jarak pandang dilaporkan sangat terbatas di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, serta mengganggu aktivitas warga hingga transportasi udara dan darat.
Namun, Daniel meminta, agar pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” kata Politikus PKB itu.
2. Karhutla Kalimantan berdampak ke ISPA
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol) Daniel mengungkapkan, Karhutla Kalimantan telah menimbulkan dampak lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap pekat, rusaknya ekosistem serta habitat satwa, hingga polusi lintas batas negara tetangga.
Selain itu, ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara dampak kabut asap Karhutla di Kalimantan. Malaysia menyatakan siap membantu penanganan Karhutla di Indonesia agar dampaknya dapat segera tertangani. Selain itu, Singapura telah mewanti-wanti warganya terhadap potensi ancaman kabut asap akibat perluasan Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Terkait hal ini, Daniel mendorong Pemerintah segera mempercepat penanganan Karhutla.
“Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.
3. Singgung kurangnya persiapan pemerintah
Ketua DPP PKB, Daniel Johan (IDN Times/Ilman Nafi'an) Anggota DPR asal Kalimantan Barat in menyinggung kurangnya persiapan pemerintah untuk mengantisipasi Karhutla yang merupakan bencana langganan di Indonesia. Padahal, dampak Karhutla dirasakan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mengganggu negara tetangga.
Berbagai video Karhutla Kalimantan memperlihatkan dahsyatnya api melalap lahan dan hutan. Banyak informasi dari masyarakat di media sosial (medsos) yang memperlihatkan kabut asap menyebabkan anak-anak kesulitan berangkat sekolah. Ada juga truk pembawa motor-motor mengalami kecelakaan hingga terguling karena jarak pandang yang sempit.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” kata dia
