Ilustrasi Pelaku Pidana (IDN Times/Mardya Shakti)
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Pertama, menghadapi ketentuan perundang-undangan yang sama, yang tidak dilakukan perubahan, yaitu UU Pemilu 7/2017 dan UU Pemilihan 1/2015 berserta perubahannya. Untuk itu perlu dilakukan diskusi lebih dini dalam Sentra Gakkumdu dengan tujuan menyamakan pemahaman terkait dengan norma dan pola penanganan.
"Kesamaan pemahaman tersebut dituangkan dalam sebuah keputusan yang menjadi pedoman bagi Gakkumdu seluruh Indonesia," katanya saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 1 Februari 2023, di Surbaya, Jawa Timur.
Tantangan kedua, sambung dia, adanya perbedaan norma dalam kedua UU tersebut menimbulkan perbedaan penanganan.
"Hal ini tentu membingungkan pencari keadilan, mengingat pelaksanaan pemilu dan pemilihan dilakukan pada tahun yang sama. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada publik mengenai ketentuan perundang-undangan," tuturnya.
Puadi melanjutkan tantangan ketiga mengenai pembentukan Sentra Gakkumdu dalam pemilu dan pemilihan pun diatur berbeda. Akan tetapi, dirinya meyakinkan, demi efektifitas, maka masa kerja Gakkumdu pemilu dilanjutkan untuk juga pemilihan.
"Tantangan keempat memperkuat koordinasi antar lembaga dan menjaga soliditas Gakkumdu. Dan tantangan kelima, mendorong penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil kerja-kerja Gakkumdu," imbuh dia.