Menhaj Diminta Bersikap soal Dana Haji 2027 Diblokir Saudi, Jangan Diam

Politikus PKB itu mengatakan, keputusan otoritas Saudi dengan memblokir dana pendahuluan haji 2027 merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Ia menegaskan, Komisi VIII DPR tidak mungkin memberikan restu penggunaan uang pendahuluan haji tersebut di luar peruntukannya.

"Keputusannya Saudi itu berlaku sewenang-wenang saja terus potong, itu enggak boleh. Pengalihan peruntukan dari untuk A terus jadi untuk B, ya enggak bisa, jangan sewenang-wenang dong Saudi, enggak boleh," kata dia.

"Menteri ini jangan diam! Nah gitu. Itu tidak boleh, Komisi VIII pasti tidak menyetujui. Dan kemarin sudah kita buat keputusan, tidak boleh," sambungnya.

Kendati demikian, Marwan tetap membuka kemungkinan adanya keputusan baru apabila pemerintah Indonesia memang berada dalam posisi tidak dapat menghindari kebijakan Arab Saudi. Menurut dia, kondisi tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak memiliki pilihan lain.

"Kecuali nanti mereka sudah enggak sanggup, minta ampun, "Tolonglah, karena Saudi-nya enggak mau." Oke, mereka kalah, katakanlah dokumen-dokumen terkait benar-benar pihak Indonesia tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, harus diambil lagi keputusan," kata dia.

Marwan juga menekankan, keputusan tersebut tidak boleh diambil secara sembarangan. Pemerintah perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak hukum dan lembaga terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Tapi dalam hal mengambil keputusan itu harus dalam konsultasi dengan bagian hukum yang terkait, umpamanya BPKH. Enggak boleh sembarang," tutur dia.

Pemerintah Arab Saudi memblokir dana down payment (dp) haji 2027 yang dibayarkan Kementarian Haji dan Umrah (Kemenhaj) karena pelanggaran asuransi pada penyelenggaraan haji 2026. Adapun, dana yang diblokir sebesar 14 juta riyal atau setara Rp66,6 miliar (asumsi kurs Rp17,861/ 1 dollar Amerika Serikat).

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pihaknya telah mengirimkan nota diplomatik terhadap otoritas Saudi. Sebab, ia menilai, pemblokiran dana tersebut cukup problematik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri.

"Nah, tapi yang dilakukan oleh Saudi Arabia ini bagi kami problematik. Kenapa problematik? Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka (otoritas Saudi) sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," kata Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dahnil menambahkan, Kemenhaj juga sedang melakukan renegosiasi dengan otoritas Saudi terkait persoalan ini. Kemenhaj tidak terima dengan pemblokiran tersebut karena dana itu bukan dana untuk jemaah 2026, melainkan dana yang diperuntukkan untuk haji 2027.

Sementara itu, Kemenhaj telah menyiapkan alokasi anggaran untuk membayar pelanggaran asuransi melalui dana alokasi hasil efisiensi.

"Jadi ini kan nanti pembicaraan dulu, ternyata ada pelanggaran juga, makanya buffer kami adalah dana efisiensi. Nah, itu bagaimana caranya nanti? Maka nanti kita bahas secara khusus. Mungkin kan ini kan pelaporan 2026, berarti kan kita harus bayar dari dana efisiensi tadi, bukan dana yang 4 triliun yang sudah kita kirim," kata dia.